SUARA TRENGGALEK – Strategi pembangunan yang pro lingkungan hidup atau Net Zero Karbon menjadi rumusan eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2045.
Bahkan pasalnya, ini menjadi satu satunya di Indonesia. Kabupaten yang terletak di pesisir selatan pulau Jawa Timur ini telah menetapkan visi “Mewujudkan Kabupaten Net Zero Karbon, Berpendapatan Tinggi, dan Berdaya Saing Kolektif.”
Dengan daerah yang memiliki topografi pegunungan, lebih dari separuh wilayah Trenggalek berupa kawasan hutan, terdiri dari hutan lindung seluas 17.909,8 hektare dan hutan produksi mencapai 44.230,9 hektare.
“Pada sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 25,9 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” jelas Direktur Program Traction Energy Asia, Sudaryadi, dikutip dari Katadata.co.id.
Bahkan Trenggalek memiliki 28 sungai besar dan anak sungai yang menjadi daya sumber air utama. Namun demikian, perubahan iklim yang memengaruhi curah hujan dan daya resap air berpotensi berdampak serius terhadap ekonomi agraris serta dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon merupakan strategi penting untuk menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam.
Penghargaan Bupati Trenggalek atas program pro iklim.
Strategi Net Zero Karbon Tahun 2045
Meski ada pihak yang meragukan implementasi visi Net Zero Karbon itu, karena dianggap sulit diukur, justru penggunaan istilah ini bertujuan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki indikator capaian yang konkrit.
Sedangkan dalam empat tahun terakhir, program penurunan emisi karbon di Trenggalek menunjukkan hasil yang cukup signifikan.
“Berdasar pada indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada 2022 mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur serta nasional,” imbuh Sudaryadi.
Berbagai upaya dilakukan, seperti menjalin kerja sama dengan asosiasi, lembaga donor dan lembaga riset. Hal itu diharapkan mampu untuk merumuskan kebijakan pembangunan rendah karbon yang berbasis spasial dan sektoral.
Aspek Utama Strategi Pembangunan Rendah Karbon
Dalam hal identifikasi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca menjadi langkah awal untuk mengetahui sumber emisi terbesar di daerah ini.
Selanjutnya, pada sektor ekonomi rendah emisi atau yang disebut dengan PDRB Hijau mulai dipetakan agar kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kelestarian lingkungan.
Selain itu, untuk strategi penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian utama agar menjadikan pembangunan yang berlangsung tetap berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
Tantangan dan Implikasi Politik Trenggalek
Meski konsep ini terlihat menjanjikan, namun implementasinya tidak lepas dari tantangan, termasuk dalam ranah politik pada program Net Zero Karbon.
Terlihat pada penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik Pilkada.
Dalam penyusunan itu, setiap kepala daerah diwajibkan menyerahkan visi-misi yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD.
Sayangnya, isu lingkungan itu sering kali tidak menjadi perhatian utama dalam kampanye Pilkada, padahal perubahan iklim adalah tantangan global yang harus diatasi bersama.
Sebagai bagian dari komitmen nasional, Indonesia telah menetapkan target dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) untuk terus menurunkan emisi karbon.
“Jadi langkah yang diambil Trenggalek telah selaras dengan visi pembangunan nasional RPJPN 2025-2045 dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengadopsi kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan,” pungkas Sudaryadi. (*)
