SUARA TRENGGALEK – Aliansi Mahasiswa Trenggalek kembali menyoroti kebijakan pemotongan anggaran pendidikan dalam rangka mendukung program makan gratis yang dicanangkan pemerintah.
Ketua Koordinator Lapangan (Korlap) Mahasiswa Trenggalek Rian Firmansyah menyatakan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, sementara beberapa sektor lainnya tidak terkena efisiensi.
Ia mencontohkan beberapa lembaga yang tidak terpotong, di antaranya anggaran DPR, kepolisian, TNI, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta berbagai lembaga lainnya.
“Jika pendidikan mengalami pemotongan, sementara lima sektor itu tetap, ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan,” ujar Rian, Senin (20/2/2025).
Menurutnya, pemotongan anggaran pendidikan berpotensi memperlebar kesenjangan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Mahasiswa menilai bahwa pemangkasan minimal hingga 20 persen bukan angka kecil dan dapat menghambat pengembangan pendidikan, khususnya di daerah terpencil.
Jika anggaran pendidikan dikurangi, maka sekolah-sekolah di desa yang kondisinya masih tertinggal akan semakin sulit berkembang.
“Sementara itu, sekolah di kota yang sudah baik mungkin hanya akan stagnan atau sedikit meningkat,” tambahnya.
Rian juga mengkritisi anggaran untuk kegiatan yang dianggap seremonial dan tidak mendesak, seperti Bimbingan Teknis (Bimtek). Menurutnya, pemotongan seharusnya lebih menyasar acara-acara yang tidak memberikan dampak signifikan, bukan justru pendidikan.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas program makan gratis yang menjadi prioritas pemerintah. Mereka menilai perencanaan dan eksekusi program tersebut belum matang.
Itu hanya upaya pemerintah menjalankan visi-misinya saat kampanye tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Bahkan informasi yang beredar pengelolaan program makan siang bergizi dikelola oleh TNI dan Polri.
“Seharusnya, jika benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, program ini bisa memberdayakan UMKM di desa, bukan justru dikelola oleh TNI dan Polri,” kata Rian.
