SUARA TRENGGALEK – Bantuan Operasional Sekolah Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) di Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2026 dipastikan baru mampu meng-cover dua bulan.
Keterbatasan tersebut diakui DPRD Trenggalek dan dinilai masih jauh dari ideal untuk menopang keberlangsungan pendidikan keagamaan sekaligus kesejahteraan guru swasta.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengatakan minimnya alokasi Bosda Madin dalam APBD Induk 2026 disebabkan oleh keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Saat ini, Bosda Madin yang bersumber dari APBD kabupaten hanya berfungsi sebagai pendamping anggaran dari pemerintah provinsi.
“Bosda Madin 2026 di APBD Induk kami hanya mampu dua bulan sebagai pendampingan dari provinsi. Provinsi penuh untuk enam bulan. Harapannya provinsi menganggarkan enam bulan sehingga utuh satu tahun,” ujar Sukarodin.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tidak akan berhenti pada kondisi tersebut. Kekurangan pembiayaan selama empat bulan akan menjadi salah satu fokus perjuangan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 agar Bosda Madin dapat berjalan penuh selama satu tahun.
“Untuk APBD 2026 ini kemampuan kami masih dua bulan. Untuk itu, di APBD Perubahan nanti seharusnya kami memperjuangkan Trenggalek ini mencukupi kurang empat bulan,” jelasnya.
Sukarodin menilai Bosda Madin memiliki peran penting, tidak hanya untuk mendukung operasional Madrasah Diniyah, tetapi juga berkaitan langsung dengan insentif guru swasta yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan karakter di masyarakat.
“Bosda Madin itu di dalamnya tidak hanya untuk Madin saja, tetapi juga untuk insentif guru swasta. Kasihan kalau biasanya dapat lalu menjadi tidak dapat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberadaan Madrasah Diniyah dan pondok pesantren memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, beban pendidikan karakter akan semakin berat.
“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu dibenahi, karena pondasi kehidupan itu harus kokoh. Kalau pendidikan karakter tidak ditunjang Madin dan pondok pesantren, itu akan terasa berat,” tegasnya.
Sukarodin menambahkan kondisi Bosda Madin yang pada 2026 baru terbiayai dua bulan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan.
Ditengah kuatnya wacana penguatan karakter dan moral generasi muda, dukungan anggaran terhadap pendidikan keagamaan masih menghadapi tantangan serius.
