SUARA TRENGGALEK – Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, memimpin rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, juga pihak yang mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kebocoran pendapatan serta mendorong peningkatan PAD dari berbagai sektor produktif tanpa membebani masyarakat. Salah satu fokus utama adalah perbaikan kinerja BUMD yang dinilai masih kurang sehat.
“Kami ingin mendorong peningkatan PAD dari sumber yang tidak memberatkan rakyat, seperti dari BUMD, sektor pariwisata, dan dividen penyertaan modal,” ujar Mugianto.
Dalam rapat tersebut, Mugianto juga mengevaluasi kontribusi Bank Jatim terhadap PAD melalui dividen penyertaan modal. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, jumlah dividen tahun 2025 masih belum ditentukan karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baru akan digelar pada bulan Mei.
Selain dividen, ia juga mendorong Bank Jatim untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM di Trenggalek. Saat ini, total debitur UMKM di Bank Jatim Trenggalek baru mencapai sekitar 2.600, angka yang dinilai sangat kecil dibanding jumlah pelaku usaha yang ada.
“Kami minta Bank Jatim aktif menyosialisasikan program kemudahan kredit dengan bunga ringan bagi UMKM, agar ekonomi daerah bisa lebih bergairah,” imbuhnya.
Juga terdapat evaluasi yang mengejutkan pada PT JET milik Pemkab Trenggalek dengan bidang SPBU atau pom. Dalam rapat tersebut Mugianto menyampaikan adanya pengelolaan manajemen yang tidak sehat.
Dalam pemaparannya, SPBU tahun 2024 kemarin hanya memberikan PAD kepada Pemkab sebesar Rp 100 juta saja. Sedangkan penyertaan modal dan aset yang dikelola mencapai Rp 13,1 miliar.
“Bahkan dalam perputaran penjualan BBM tahun 2024 mampu di angka Rp 60.936.577.322, namun pendapatan yang diberikan sangat minim,” paparnya.
Sedangkan pada sektor pariwisata menjadi perhatian lain dalam upaya meningkatkan PAD. Mugianto mendorong adanya modernisasi sistem tiket masuk destinasi wisata melalui penerapan e-ticketing dan pembayaran elektronik (e-money) guna mengurangi kebocoran dan meningkatkan transparansi.
“Kami harap empat destinasi wisata baru bisa ditertibkan dan ditarik retribusinya menggunakan sistem e-money, sehingga bisa berkontribusi signifikan terhadap PAD,” jelasnya.
Diimbuhkannya, target yang dicanangkan yaitu peningkatan PAD sektor pariwisata hingga mencapai Rp 15 miliar pada tahun mendatang, seiring dengan bertambahnya destinasi yang dikelola secara tertib dan modern.
