Oleh: Harmaji
Ketua Pegiat Sejarah Trenggalek (PESAT)
Inti Berita:
• Lahirnya Undang-Undang Agraria 1870 memicu swastanisasi lahan (particuliere) yang melahirkan sejumlah perkebunan besar di Trenggalek.
• Perkebunan Poncowati di Gandusari (178,38 ha milik J.J. Mulholland sejak 1897), Perkebunan Dilem di Bendungan (266 ha milik Roos Tanglor & Co sejak 1887), serta Perkebunan Buluroto di Kampak (384,25 ha milik Arthur Flihr sejak 1902).
• Para pemodal Eropa tersebut memilih bermukim secara permanen di pusat Kota Trenggalek.
SUARA TRENGGALEK – Kabupaten Trenggalek pada masa lalu kiranya telah menjadi sebuah daerah primadona. Mulai daerah yang sekarang menjadi Kecamatan Panggul, hingga dalam wilayah pusat pemerintahan kabupaten sendiri, yaitu Trenggalek.
Tercatat dalam berbagai literatur, telah banyak bangsa yang singgah dan menetap didaerah ini. Mulai dari Arab, China, India dan terutama Belanda.
Diterangkan pada sebuah keterangan koran mereka berinteraksi terutama di Panggul dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya alam seperti batuan mulia, dan pembangunan industri.
Pembahasan mengenai interaksi masyarakat Eropa di Trenggalek khususnya Belanda sangat menarik perhatian. Hal ini tidak lepas dari peran utama sebagian daerah di Trenggalek sebagai daerah perkebunan partikelir orang Belanda.
Urgensi lain disamping sebagai lahan perkebunan menurut Rafles dalam literaturnya bertajuk History of Java adalah dukungan alam daerah pesisir yang merupakan deretan teluk-teluk yang menyokong pada sektor pelabuhan.
Sekalipun wilayah pantai selatan yang mempunyai ombak yang ganas dan banyak kapal karam namun ada beberapa pelabuhan yang aman yaitu Chelachap dan Pachitan yang tampaknya aman sebagai pelabuhan daerah perdagangan yang cukup penting (Rafles, 1822:6).
Timbulnya perkebunan partikelir eropa yang ada di daerah Trenggalek ber embrio dari pemikiran awal Dirk Van Hogendorp (1761 – 1822) yang diaplikasikan oleh pemerintah kolonial dengan kultur stelsell yang melahirkan undang – undang agraria tahun 1870.
Sistem dalam UU agraria ini sejak tahun 1870 ini dikenal dengan nama Vrije atau particulierie (perkebunan bebas atau perkebunan partikelir. Yaitu swastanisasi perkebunan milik pemerintah kepada pihak swasta.
Aplikasi dari sistem ini adalah perusahaan swasta dapat menyewa tanah pemerintah atas dasar kontrak jangka panjang secara teratur dari Batavia. Sehingga status governement culture beralih menjadi perkebunan partikelir alias kepemilikan swasta.
Di Trenggalek lahirya UU agraria tahun 1870 berdampak pada munculnya tanah – tanah perkebunan. Yaitu perkebunan Poncowati yang terletak di Desa Wonorejo dan Ngrayung Kecamatan Gandusari yang keduanya dimiliki oleh JJ Mulholand dan dilaksanakn sejak tahun 1897 dengan luas areal 178, 38 hektar.
Selanjutnya adalah perkebunan Dilem yang ada di Desa Dompyong dan Boto Putih Kecamatan Bendungan dengan luas perkebunan 266,00 Hektar yang dimiliki oleh Roos Tanglor & Co yang mulai bekerja pada 1887.
Perkebunan yang terbesar adalah perkebunan yang ada di Daerah Buluroto yang terletak di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak dengan Areal 384,25 hektar yang dimiliki oleh Arthur Flihr dan perkebunan ini baru dilaksanakan pada tahun 1902 (Tim Hari jadi Trenggalek, 1982:50).
Melihat fakta yang demikian penting bahwa Trenggalek sebagai daerah perkebunan parti kelir, maka sudah sepantasnyalah mereka kaum pemodal non-inlander alias Belanda bermukim di trenggalek.
Kendati bekas pemukiman mereka sulit untuk ditemukan karena bergantinya dengan bangunan baru, namun dapat dipastikan pola pemukiman mereka berada di tengah kota.
Sedangkan aktifitas hunian mereka yang berada di daerah perkebunan hanya lah bersifat sementara. (bersambung)











