SUARA TRENGGALEK – Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M. Hadi, menyampaikan bahwa kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan.
Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya sejumlah indikator pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (30/7/2025).
“Indikator kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah menurun karena sejumlah target tidak tercapai, dan berimbas pada dana insentif daerah yang berkurang karena indikator tidak terpenuhi,” ujar Hadi.
Hadi menambahkan bahwa penurunan indikator berdampak pada pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah. Menurutnya, hal ini wajar mengingat tidak tercapainya target indikator yang menjadi acuan.
“Biasanya ada dana insentif daerah (DID), tapi karena target-target tidak tercapai, otomatis kita tidak masuk prioritas pusat untuk tambahan dana transfer,” jelasnya.
Salah satu indikator yang mengalami penurunan dingkapkan Hadi adalah capaian di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menilai, untuk mencapai indikator tersebut, daerah membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Sebetulnya tinggal sedikit cara untuk mencapai itu. Tapi harus dipacu dengan anggaran dari daerah. Kenyataannya, karena keterbatasan anggaran, ya angkat tangan,” ungkapnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyepakati agar jawaban Bupati tetap dibacakan secara langsung. Selanjutnya, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2025 akan dilanjutkan melalui rapat-rapat komisi dan Badan Anggaran.
Menurut Hadi, pembahasan lanjutan tentang perubahan APBD 2025 ini dijadwalkan mulai Kamis (31/7/2025). “Besok langsung ada rapat di komisi,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi defisit anggaran daerah. Belanja yang direncanakan dalam APBD Perubahan 2025 mencapai sekitar Rp 2,011 triliun, sementara pendapatan hanya mampu menutupi sebagian dari kebutuhan tersebut, termasuk dari pinjaman sebesar Rp 56 miliar.
“Pendapatan asli daerah kita juga menurun dari proyeksi awal sekitar Rp 81 miliar menjadi hanya Rp 37,5 miliar. Dana transfer dari pusat juga turun sekitar Rp 40 miliar lebih,” pungkasnya.
