SUARA TRENGGALEK – Harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Trenggalek mulai merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Pemantauan Pemerintah Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren kenaikan terjadi sejak awal Desember 2025, terutama pada komoditas yang terdampak cuaca dan pasokan.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komidag) Trenggalek, Saniran mengatakan kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
“Sejak awal Desember mulai ada tren kenaikan harga, khususnya komoditas yang berpengaruh dengan pasokan seperti cabai rawit merah, bawang merah, dan ayam ras. Kalau kami tanya ke pedagang, pasokan berkurang,” jelasnya, Selasa (9/12/2025).
Cabai rawit merah tercatat menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi.
“Cabai rawit merah ini memang pedas betul. Sampai saat ini Rp81.000, terus naik sejak awal bulan. Bawang merah kisaran Rp46.000 standar sedang, daging ayam ras dari minggu awal Rp30.000 sekarang Rp35.000,” lanjutnya.
Sementara itu, harga beras dinilai masih stabil dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Untuk beras aman, tetap di bawah HET baik beras medium maupun premium. Medium Rp12.050, HET-nya Rp12.900. Premium Rp13.750, jadi masih stabil,” kata Saniran.
Komidag memfokuskan pengawasan pada dua komoditas yang paling fluktuatif, yakni cabai rawit merah dan bawang merah.
“Kami melakukan pemantauan di dua bahan pokok itu, karena yang berpotensi naik turun setiap hari,” ujarnya.
Untuk menekan lonjakan harga, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah intervensi.
“Fluktuatifnya tinggi, jadi sejak akhir November dan Desember kami lakukan pasar murah bekerja sama dengan provinsi. Sudah enam kali,” terangnya.
Selain pasar murah, pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan opsi subsidi harga bagi komoditas yang terus melonjak.
“Insyaallah akan melakukan subsidi harga dari cabai dan bawang merah,” ujarnya.
Saniran menyebutkan subsidi tersebut tidak menggunakan APBD, tetapi memanfaatkan dukungan dari perusahaan daerah.
“Kami tidak memiliki anggaran dari APBD, jadi memberdayakan BUMD. Kemarin sudah koordinasi dengan BPR Jwalita, memungkinkan mengeluarkan CSR walaupun jumlahnya tidak besar, masih dalam rapat konsolidasi,” pungkasnya.
