SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Trenggalek untuk memperkuat tata kelola data daerah.
Penandatanganan dilakukan Bupati Mochamad Nur Arifin di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis (20/11/2025).
Kerja sama ini merupakan bagian dari agenda serupa antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPS RI yang diikuti 37 kabupaten/kota.
MoU tersebut mencakup penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan data statistik guna menunjang pembangunan daerah.
Kesepakatan ini sekaligus menjadi implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyaluran berbagai intervensi pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun bantuan lain agar tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Melalui kolaborasi Pemda dan BPS, pemutakhiran data DTSEN di Jawa Timur diharapkan semakin sesuai kondisi riil di lapangan serta mendukung integrasi program pusat dan daerah.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyebut sejumlah poin dalam MoU sebenarnya sudah dijalankan Pemkab melalui gerakan GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan), yang berjalan hampir satu dekade.
“Kalau tadi bicara masalah SLRT, penggerakan relawan, upgrading data, kita sudah memulainya 9 tahun yang lalu dengan gerakan GERTAK.
Jadi tentu yang kita tandatangani tadi sesuatu yang sudah kita kerjakan, dan tentunya kita optimis akan lebih bagus lagi,” ujar Mas Ipin, Jumat (21/11/2025).
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik akan semakin kuat dengan adanya sensus ekonomi yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. .
Menurutnya, sensus tersebut akan menambah validitas dan memperkaya basis data daerah. “Datanya tentu akan lebih valid, meng-enrichment apa yang sudah kita punya selama ini,” tegasnya.
