SUARA TRENGGALEK – Bertambah, sebanyak 15 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Trenggalek menghentikan sementara operasional hingga batas waktu yang tidak bisa di tentukan.
Masih sama, persoalan penghentian ini dipicu belum cairnya dana operasional untuk sppg atau dapu makan bergizi gratis (MBG) periode 8–20 Desember 2025 dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, mengatakan saat ini terdapat 50 dapur SPPG yang berstatus aktif di Trenggalek. Namun, seluruh dapur tersebut sejatinya belum menerima pencairan dana operasional dari BGN.
“Dari total 50 dapur, semuanya belum cair anggarannya. Sebanyak 35 dapur masih beroperasi menggunakan dana mandiri, sementara 15 dapur memilih berhenti sementara,” ujar Saeroni, Senin (22/12/2025).
Saeroni menjelaskan, berdasarkan informasi dari koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Indonesia (SPPI) Kabupaten Trenggalek, 15 dapur SPPG menghentikan operasional secara bertahap mulai 15, 16, 18, hingga 22 Desember 2025.
Saeroni memastikan penghentian sementara tersebut telah diinformasikan kepada sekolah-sekolah penerima layanan MBG agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Berikut rincian dapur SPPG yang berhenti sementara operasional:
- Berhenti per 15 Desember 2025 (9 dapur):
- Kecamatan Panggul: SPPG Bodag dan SPPG Sawahan
- Kecamatan Dongko: SPPG Petung
- Kecamatan Trenggalek: SPPG Karangsoko 2, SPPG Karangsoko 3 dan SPPG Surodakan
- Kecamatan Durenan: SPPG Kamulan
- Kecamatan Pule: SPPG Pule
- Kecamatan Kampak: SPPG Bendoagung 2
- Berhenti per 16 Desember 2025 (3 dapur):
- Kecamatan Tugu: SPPG Tumpuk
- Kecamatan Trenggalek: SPPG Surodakan
- Kecamatan Panggul: SPPG Nglebeng
- Berhenti per 18 Desember 2025 (1 dapur):
- Kecamatan Bendungan: SPPG Srabah
- Berhenti per 22 Desember 2025 (2 dapur):
- Kecamatan Panggul: SPPG Banjar
- Kecamatan Munjungan: SPPG Ngulungkulon
Meski demikian, Saeroni menegaskan secara capaian, jumlah dapur SPPG di Trenggalek sudah mendekati target awal.
“Kalau dilihat dari target, SPPG aktif di Trenggalek sudah hampir terpenuhi. Hampir semuanya sudah operasional,” katanya.
Terkait perizinan, Saeroni menyebut hingga kini baru dua dapur SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sementara lima dapur lainnya masih dalam proses verifikasi, dan belum ada tambahan penerbitan SLHS melalui sistem OSS,” ungkapnya.
Terkait permasalahan pasti terhentinya dana untuk makan bergizi gratis (MBG) di Trenggalek yang mengakibatkan SPPG berhenti sementara, hingga kini belum mendapat penjelasan.
Mulai awal pelaksanaan MBG di Trenggalek, hingga saat ini awak media atau para wartawan di Trenggalek masih kesulitan untuk mengajak komunikasi Kepala Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Para awak media telah mencoba menghubungi melalui sambungan telepon untuk melakukan konfirmasi terkait beberapa hal mulai dari komplain wali murid terhadap menu mbg serta kondisi SPPG.
Perlu diketahui, SPPI merupakan pimpinan tingkat wilayah atau daerah yang mengoordinasikan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah tersebut, terutama terkait program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
