Inti Berita,
• Masalah aset tanah sekolah muncul di Desa Sengon.
• Ahli waris ada yang minta tanah dibeli pemerintah.
• Pemkab Trenggalek cari solusi agar tidak membebani APBD.
SUARA TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin memberikan perhatian serius tentang persoalan aset lahan atau tanah sekolah yang masih belum memiliki kejelasan status hukum, salah satunya terjadi di Desa Sengon.
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Ipin, persoalan ini muncul di sekolah dasar (SD) di Desa Sengon, Kecamatan Bendungan.
Persoalan tersebut menurutnya karena pada masa lalu pembangunan sekolah dilakukan secara gotong royong tanpa kejelasan administrasi atau dokumen hukum yang kuat.
“Dulu orang yang baik, sudah ini bangun sekolah untuk kepentingan masyarakat, tapi akadnya tidak ada hitam di atas putih, pokoknya bangun saja dulu jadi sekolah, namun saat ini harus di selesaikan administrasnya,” ujarnya.
Bahkan kondisi tersebut kini menimbulkan persoalan baru, terutama ketika ahli waris pemilik tanah meminta kejelasan status lahan, bahkan ada yang menginginkan sekolah ditutup atau tanahnya dibeli oleh pemerintah.
“Ada ahli waris yang tidak mau tahu perjanjian dulu, sehingga sekarang mengharap sekolahnya ditutup atau harus dibeli,” jelasnya.
Mas Ipin menegaskan, pemerintah daerah tengah mencari solusi agar persoalan ini tidak membebani anggaran secara besar-besaran.
“Kalau semuanya harus dibeli dengan APBD, tentu akan berat. Maka kita cari solusi terbaik,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan aset pendidikan tersebut secara bijak dan berkelanjutan.
Selain itu, menjelang pelaksanaan pra Tes Kemampuan Akademik (TKA), Bupati berharap kualitas pendidikan di Trenggalek terus meningkat, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.
“Harapannya fasilitas pendidikan semakin baik, kualitasnya juga meningkat,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya telah menempatkan pejabat baru di Dinas Pendidikan yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan aset dan pengembangan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah pedesaan.
Dengan optimalisasi aset, pemerintah daerah juga membuka peluang masuknya pendanaan dari APBD maupun APBN untuk pembaruan sarana pendidikan.
“Supaya fasilitas bisa diperbarui dan kualitas pendidikan, termasuk kompetensi guru, semakin meningkat,” pungkasnya.
