SUARA TRENGGALEK – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Trenggalek kembali menjadi salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025.
Dari sejumlah BUMD yang ada, PT BPR Jwalita tercatat sebagai penyumbang PAD terbesar dan dipastikan memenuhi target yang telah ditetapkan bersama DPRD Trenggalek.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Trenggalek, Agus Subchi mengatakan target setoran PAD pada BUMD telah ditentukan dalam rapat bersama DPRD, khususnya Komisi II.
Untuk tahun 2025, PT BPR Jwalita ditarget menyetor PAD sebesar Rp 1,443 miliar, PT Jwalita Energi Trenggalek (JET) Rp 200 juta, PDAM Rp 143 juta, dan PDAU Pabrik Es Watulimo Rp 41 juta.
“Yang tertinggi tetap di BPR Jwalita. Target Rp 1,4 miliar dan realisasinya mencapai Rp 1.443.000.000, jadi terpenuhi,” kata Agus, Rabu (31/12/2025).
Ia menyebutkan, PT JET juga dipastikan memenuhi target setoran PAD sebesar Rp 200 juta. Sementara untuk PDAM dan PDAU, setoran PAD masih dalam proses penghitungan akhir tahun anggaran.
Menurut Agus, kontribusi BPR Jwalita terhadap PAD selalu menjadi juara tertinggi dan konsisten setiap tahun. Hal itu sejalan dengan kinerja perusahaan yang dinilai stabil dan telah mendapatkan sejumlah penghargaan yang telah diraih.
“Setiap tahun BPR Jwalita selalu menjadi penyumbang PAD terbesar. Kinerjanya juga selaras dengan penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah,” ujarnya.
Terkait rencana penyertaan modal yang telah dibahas, Agus menjelaskan DPRD telah menyetujui tambahan penyertaan modal untuk PT BPR Jwalita sebesar Rp 10 miliar.
Sesuai Peraturan daerah (Perda) yang telah ditetapkan, direncanakan akan dilakukan penyertaan modal pada BPR Jwalita pada tahun 2027 dan 2028, masing-masing Rp 5 miliar menyesuaikan kondisi fiskal daerah.
Dengan tambahan tersebut, total penyertaan modal Pemkab Trenggalek di PT BPR Jwalita akan mencapai sekitar Rp 30,369 miliar dari sebelumnya Rp 20,369 miliar.
Sementara itu, dalam rencana penyertaan modal pada PT JET sebesar Rp 1 miliar untuk pengadaan dispenser belum disetujui DPRD.
Adapun untuk PDAM dan PDAU, Agus menyebut belum ada rencana penambahan penyertaan modal, meski PDAM tetap dituntut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap PAD.
“Tujuan BUMD utamanya memang menggerakkan roda ekonomi, tetapi tetap harus menyetor PAD,” pungkasnya.
