SUARA TRENGGALEK – Presiden Prabowo Subianto optimistis bahwa Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi kekuatan utama dalam menunjang perekonomian Indonesia di masa depan.
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025), Presiden Prabowo memastikan bahwa BPI Danantara akan tetap diluncurkan sesuai jadwal pada 24 Februari 2025.
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang saat ini berada di bawah pengelolaan BUMN. Nantinya, ini akan dikelola secara terpusat dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa Daya berarti energi atau kekuatan, sementara Anagata bermakna masa depan. Dengan demikian, Danantara memiliki arti sebagai kekuatan ekonomi dan investasi untuk kemajuan Indonesia.
“Kekayaan negara akan dikelola dan dihemat demi kesejahteraan anak-cucu kita,” tambahnya.
Istimewa.
Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund Indonesia
Prabowo pertama kali mengumumkan rencana peluncurannya dalam World Governments Summit pada 14 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa sovereign wealth fund ini akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.
Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis, termasuk:
- Energi terbarukan
- Manufaktur canggih
- Industri hilir
- Produksi pangan
Selain itu, Prabowo juga meminta para mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan KWI untuk turut mengawasi pengelolaan Danantara agar tetap transparan dan akuntabel.
Istimewa.
7 BUMN Besar yang Dikelola Danantara
BPI Danantara diberi mandat untuk mengelola tujuh perusahaan BUMN besar yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Berikut daftar BUMN yang akan berada di bawah naungan pengelolaan ini:
- Bank Mandiri – Perbankan
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) – Perbankan
- Bank Nasional Indonesia (BNI) – Perbankan
- Pertamina – Energi
- PLN – Energi
- Telkom – Telekomunikasi
- MIND ID – Pertambangan
Dengan skema ini, diharapkan efisiensi pengelolaan aset negara dapat meningkat serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Perbedaan Danantara dengan Kementerian BUMN
Sebelumnya, lembaga ini dirancang untuk menggantikan Kementerian BUMN. Namun, setelah revisi UU BUMN terbaru yang disahkan pada 4 Februari 2025, peran Kementerian BUMN berubah menjadi regulator dengan fungsi utama:
- Menyetujui agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Meminta dan mengakses data serta dokumen perusahaan
- Menetapkan pedoman strategis dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, investasi, dan operasional
Sementara itu, berdasarkan rancangan peraturan pemerintah tentang rancangan tersebut, lembaga ini memiliki tugas utama sebagai berikut:
- Mengelola dividen, operasional, dan investasi BUMN
- Bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI
- Memiliki struktur Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana
- Dewan Pengawas beranggotakan menteri, perwakilan Kementerian Keuangan, serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk Presiden
- Badan Pelaksana berasal dari unsur profesional
Dengan konsep ini, dengan hadirnya lembaga ini diharapkan mampu menjadi lembaga investasi negara yang berdaya saing tinggi serta mampu mengoptimalkan aset BUMN guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
