SUARA TRENGGALEK – DPRD Trenggalek menyoroti alasan klasik kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan di sejumlah dinas. Padahal pengangkatan pegawai ASN terus dilakukan hingga capai ribuan.
Ketua Komisi II, Mugianto menilai masalah sebenarnya bukan pada jumlah pegawai, melainkan pada efektivitas pengelolaan anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah di masing-masing Dinas sektor.
Dirinya berharap alasan klasik tentang kekurangan pegawai pada dinas tidak menjadi faktor target kinerja. Apalagi saat ini Pemkab Trenggalek telah banyak mengangkat ASN dengan jumlah ribuan pegawai.
“Kita itu bukan kekurangan pegawai. Jumlah pegawai kita sudah lebih dari 6.000 untuk daerah dengan jumlah penduduk sekitar 700 ribu. Dibanding daerah lain yang serupa, jumlah ini cukup besar,” ujar Mugianto dalam rapat bersama mitra kerja, Senin (23/6/2025).
Ia menyebut bahwa belanja pegawai Kabupaten Trenggalek telah mencapai angka Rp 1 triliun lebih, sementara pendapatan asli daerah (PAD) murni masih berkisar Rp 109 miliar dari total APBD sebesar Rp 1,9 triliun.
“Kalau gaji pegawai sudah menembus Rp1 triliun dan PAD kita hanya Rp281 miliar, itu artinya kemandirian daerah kita masih jauh panggang dari api,” ungkapnya.
Mugianto mendorong Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk lebih aktif menggali potensi PAD yang masih belum tergarap maksimal. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah.
“Potensinya ada, kenapa tidak digali ? Jangan hanya alasan SDM terus yang dikedepankan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti target pendapatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 yang terus meningkat setiap tahun. Namun beberapa kali masih belum terpenuhi.
Komisi II, kata dia, berharap Bakeuda bisa bekerja lebih semangat dan kreatif agar target PAD tersebut tercapai. “Kami minta Bakeuda lebih aktif, lebih optimis dan mampu wujudkan target PAD yang sudah dituangkan dalam RPJMD,” pungkasnya.
