SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek diminta mengevaluasi total pengelolaan kawasan Agro Park karena dinilai tidak berjalan sesuai konsep awal sebagai kawasan pertanian terpadu.
Anggota DPRD Trenggalek, Murkam, menyampaikan kondisi Agro Park saat ini sudah menyimpang dari rencana awal sebagai kawasan pertanian terpadu.
Ia menilai kawasan tersebut lebih menyerupai tempat wisata tanpa arah yang jelas, serta belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dulu ini berdasarkan laporan yang kami dapat konsepnya pertanian terpadu, sekarang malah jadi seperti tempat wisata atau taman yang konsepnya tidak jelas,” ujar Murkam usai peninjauan lapangan, Selasa (5/8/2025).
Ia menyoroti pemanfaatan aset yang belum optimal, seperti lima kios yang masih kosong dan belum disewakan. Selain itu, dua warung di area parkir disebut-sebut telah membayar retribusi ke Pemkab, namun akuntabilitasnya belum jelas.
Murkam juga menyoroti tumpang tindih pengelolaan di internal Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapan). Ia menyebut seluruh bidang di dinas tersebut memiliki porsi pengelolaan masing-masing tanpa sistem terpadu.
“Idealnya perlu ada satu sistem terpadu agar tidak tumpang tindih dan bisa efisien,” tambahnya.
Dari sisi peternakan, hasil pengecekan menunjukkan populasi hewan ternak di kawasan tersebut sangat terbatas. Terdapat lima kambing kontes, empat domba, empat kambing lokal, dan tiga sapi PO. Kondisinya dinilai tidak terawat dan terlihat kurus.
“Karena itu kami sangat menyesalkan kondisi ini, sebab ada kemungkinan jika hewan-hewan itu dipelihara masyarakat pasti akan gemuk,” ujarnya.
Menurut Murkam, minimnya edukasi terhadap pengelola menjadi salah satu penyebab utama. Ia menilai kawasan Agro Park seharusnya bisa tetap memberikan manfaat edukatif meskipun tidak menghasilkan PAD.
“Kalau tidak bisa hasilkan PAD, paling tidak bisa berfungsi sebagai sarana edukasi bertani atau beternak secara efisien dan modern,” katanya.
Menanggapi kondisi itu, Murkam mendorong Pemkab Trenggalek untuk mempertimbangkan opsi kerja sama dengan pihak ketiga yang berpengalaman di sektor pertanian maupun wisata edukatif.
“Kalau mau serius, cari sumber pendanaan lain dan maksimalkan potensi yang ada. Tapi kalau hanya dibiarkan begini terus, lebih baik dikembalikan ke konsep awal atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang profesional,” pungkas politisi dari PKB tersebut.
