SUARA TRENGGALEK – Dukungan terhadap aksi ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, yang menolak dugaan pungutan liar (pungli) dan penahanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terus berdatangan.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menyatakan siap mengawal perjuangan para pelajar, pihaknya juga mendukung upaya aksi para siswa agar keterbukaan pengelolaan dana sekolah bisa disampaikan.
Ketua GMNI Komisariat STKIP Trenggalek, Rian Pirmansah mengatakan aksi siswa Kampak merupakan bentuk kesadaran kritis yang patut diapresiasi. Ia sangat mengapresiasi aksi siswa-siswi SMAN 1 Kampak. Itu langkah awal kesadaran masyarakat yang dimulai dari sekolah menengah.
“Kalau ada intimidasi, GMNI akan mengecam keras. Kami siap mendampingi dan bahkan menyiapkan posko pengaduan,” tegasnya, Selasa (2/9/2025).
Rian menambahkan, GMNI tidak akan tinggal diam jika ada intimidasi terhadap siswa setelah aksi berlangsung. GMNI Trenggalek telah menyiapkan mekanisme pengaduan melalui media sosial maupun sekretariat organisasi.
“Jika ada siswa yang merasa ditekan atau diperlakukan tidak adil setelah aksi, silakan lapor. Kami akan dampingi. Undang-undang melindungi suara masyarakat, jadi jangan takut bersuara,” ujarnya.
Menurut Rian, kasus di SMAN 1 Kampak harus menjadi evaluasi bagi sekolah lain di Trenggalek. Ia menegaskan sekolah wajib transparan dalam pengelolaan dana, baik sumbangan komite maupun program bantuan pemerintah.
“Uang itu hal yang sensitif, apalagi uang masyarakat. Maka sekolah wajib transparan kepada wali murid dan siswa. Jangan sampai ada pungutan tanpa kejelasan. Kasus Kampak ini seharusnya jadi cermin untuk sekolah lain,” katanya.
GMNI juga mengajak siswa di sekolah lain untuk berani menyuarakan persoalan serupa. Kalau ada siswa lain yang mengalami hal serupa, silakan hubungi GMNI.
“Kita bisa diskusikan penyelesaiannya, atau kalau ingin langsung bersuara seperti siswa SMAN 1 Kampak juga tidak masalah. Justru itu sangat kami apresiasi,” tambahnya.
Kasus dugaan pungli di SMAN 1 Kampak kini menyita perhatian publik. GMNI menegaskan dunia pendidikan harus bebas dari praktik pungutan liar dan penyalahgunaan dana bantuan.
