SUARA TRENGGALEK – Penjualan sejumlah merek beras premium di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengalami penurunan setelah muncul indikasi beras oplosan pada beberapa merek tertentu.
Kondisi ini mendorong konsumen beralih ke merek lain, meskipun kenaikan harga beras terjadi bukan karena isu tersebut, melainkan akibat tren kenaikan harga secara umum.
Pemilik Toko Aloha Trenggalek, Dwi Hariani, membenarkan adanya penurunan permintaan terhadap beras merek Fortune karena banyak konsumen yang beralih ke merek lain.
“Kalau biasanya merek Fortune dalam seminggu bisa habis dua ret atau delapan ton, sekarang satu ton saja belum tentu habis,” ujarnya, Jumat (18/7/2025).
Dwi menyebut, beras Fortune dijual seharga Rp74.000 per lima kilogram. Meski ada penurunan permintaan, ia menegaskan tidak ada keluhan maupun temuan beras dari pembeli.
“Belum ada komplain hingga penarikan beras merek tertentu oleh pabrik,” jelasnya.
Sementara itu, Dwi juga menjelaskan konsumen kini banyak beralih ke merek Cap Koi. Menurut Dwi, penjualannya meningkat signifikan.
“Biasanya habis satu ret delapan atau sembilan ton per minggu. Sekarang, dua hari saja sudah habis,” katanya.
Ia menambahkan, harga beras Cap Koi juga mengalami kenaikan, namun hal itu terjadi karena memang harga beras secara umum naik di pasaran.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskomidag) Trenggalek, Saniran, mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik distribusi.
Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi standar mutu.
“Kami mengecek langsung ke gudang dan kios distributor. Dari hasil pengecekan, ditemukan dua merek yang masuk dalam daftar indikasi, yaitu Fortune dan Kepala Lele,” ungkapnya.
Saniran menyebut, selain dua merek itu saat sidak di Pasar Basah Trenggalek hanya ditemukan beras Cap Koi dan beras lokal. Beras Cap Koi yang kini menjadi alternatif utama masyarakat karena tidak termasuk dalam daftar beras bermasalah.
Meski belum ada perintah resmi penarikan produk dari pemerintah pusat, pihaknya melaksanaan sidak untuk mengantisipasi dan tetap melakukan langkah deteksi dini.
“Belum ada perintah penarikan. Namun kami tetap lakukan pemantauan sebagai dasar pelaporan ke Kementerian,” tutupnya.
