SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di sektor pendidikan.
Namun, di tengah persiapan itu, sejumlah sekolah dasar negeri di wilayah tersebut justru mengalami penurunan tajam jumlah peserta didik baru. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Lokasi awal yang direncanakan di kawasan Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan, akhirnya dipindahkan ke sekitar Pasar Basah Trenggalek karena kendala perizinan. Lahan yang disiapkan berada berdampingan dengan tanah hibah untuk Kejaksaan Negeri Trenggalek.
“Sekolah Rakyat nanti bertempat di sebelah Pasar Basah, berdampingan dengan tanah hibah untuk Kejaksaan. Luasnya sekitar 7 hektare,” ujar Bupati Trenggalek, Moch. Nur Arifin, Selasa (08/07/2025).
Sambil menunggu pembangunan, Pemkab berencana memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi belajar sementara. Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menempati gedung tersebut akan dipindahkan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum.
Persiapan Ruang Sekolah Rakyat Trenggalek
Namun, di tengah rencana besar itu, kondisi sekolah dasar di beberapa wilayah menunjukkan hal kontras. SD Negeri 1 Gembleb, Kecamatan Pogalan, hanya menerima satu siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.
“Awalnya ya tidak tahu kalau bakal sesepi ini,” ujar Koerun (68), kakek dari satu-satunya murid baru yang mendaftar.
Kepala sekolah tetap menerima siswa tersebut dan memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Guru agama di sekolah itu, Kamim, membenarkan kondisi tersebut.
“Iya, sampai sekarang SPMB masih dibuka. Masuk sekolahnya tanggal 14 Juli nanti,” ujarnya.
Jumlah murid baru ini anjlok dibanding tahun sebelumnya yang masih mencapai 11 siswa.
Hal serupa terjadi di SD Negeri 3 Pogalan. Sekolah yang berada di kaki Bukit Secang hanya menerima dua siswa baru tahun ini.
“Kali ini sekolah hanya dapat dua siswa baru. Tahun sebelumnya tiga. Sejak tahun 2000 memang terus menurun,” kata Ketua Komite Sekolah, Murjani.
Anggota Legislatif dan Eksekutif saat Bercengkerama
Meski hanya berjarak 8 kilometer dari pusat kota, akses jalan rusak dan kontur perbukitan menjadi penghambat. Mayoritas siswa berasal dari dua RT terdekat. Padahal, fasilitas sekolah dinilai memadai, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan air bersih.
Beberapa orang tua memilih menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan pertimbangan kualitas pendidikan dan pelajaran agama.
“Saya sekolahkan ke tempat lain supaya dapat pelajaran agama. Di sini madrasahnya sudah tidak ada sejak ustaznya meninggal,” ungkap Yuni (47), warga Dusun Secang yang rumahnya berada tepat di depan SDN 3 Pogalan.
Ia menambahkan, pendidikan karakter dan agama sejak dini penting untuk anak-anak.
“Kalau tidak diajari agama sejak kecil lewat madrasah, susah. Pulang sekolah langsung pegang HP, sulit diajak belajar lagi,” tambahnya.
Menanggapi situasi ini, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yang berjalan.
“Akan coba kita cek, apakah karena di zona tersebut memang tidak ada anak usia sekolah, atau karena kualitas sekolah yang kurang sehingga tidak menarik bagi orang tua,” ujarnya.
Sukarodin menilai perhatian pemerintah seharusnya tidak hanya tertuju pada sekolah negeri. Jika sekolah swasta bisa menjawab kebutuhan masyarakat, maka dukungan anggaran juga perlu mengalir ke sana.
