SUARA TRENGGALEK – Indonesia resmi membuka perdagangan karbon internasional melalui Bursa Karbon (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Selain untuk mempercepat pencapaian target pengurangan emisi, ini juga memperkuat ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.
“Ini merupakan bukti kesiapan sistem di IDX Carbon untuk melaksanakan amanah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Otoritas Jasa Keuangan,” kata Direktur Utama BEI, Iman Rachman pada Peluncuran Perdagangan Karbon Internasional di Gedung BEI, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Dilansir dari RRI, ini sekaligus amanah untuk memfasilitasi perdagangan ini baik transaksi domestik maupun transaksi internasional.
Menurut Iman, sejak dibuka pada September 2023, kinerja Bursa itu terus meningkat. Dari sisi partisipan, misalnya, dari semula 16 partisipan sekarang bertambah menjadi 104 partisipan.
Sedangkan perdagangan karbonnya sudah menembus 1.048.000 ton CO2 ekuivalen (tCO2e).
“Dari sisi pasokan ada enam proyek di mana untuk perdagangan ini internasional tersedia 1,8 juta ton dari total yang tercatat di Bursa Karbon sebesar 2,9 juta tCO2e,” ujar Iman.
Bursa Karbon membagi dua kategori perdagangan itu. Yakni Authorized Indonesia Technical Based Solution (IDTBSA) dan Authorized Indonesia Technical Based Solution-Renewable Energy (IDTBSA-RE).
“Sedangkan untuk pembelian ada di Bursa karbon, bisa dengan cara mendaftar menjadi anggota langsung sebagai pengguna IDX Carbon,” ujar Iman. Selain itu bisa dengan membeli melalui pengguna jasa yang tercatat di IDX Carbon.
Tonggak Sejarah Perdagangan Karbon di Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif dimulainya perdagangan internasional di Bursa Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut inisiatif ini sebagai komitmen yang kuat untuk memajukan peran Indonesia di pasar global.
“Ini menjadi sejarah baru bagi bursa di Indonesia, dalam tiga bulan kepemimpinan Presiden Prabowo hal ini bisa tercapai,” ujarnya. Menurut Mahendra, perdagangan karbon internasional akan memperluas potensi bursa dalam memperkuat perekonomian nasional.
Namun, yang lebih penting adalah komitmen dan kontribusi Indonesia pada dunia terkait upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.
“OJK akan memberikan dukungan terhadap upaya penurunan emisi,” ucapnya. OJK juga akan mendorong perdagangan itu dari berbagai sektor, terutama kehutanan, sehingga memberikan nilai tambah perekonomian.
Dukungan OJK berbentuk aturan, pengawasan, dan pemantauan perdagangan di Bursa tersebut. OJK juga menegaskan akan terus meningkatkan infrastrukturnya, termasuk sistem pencatatan perdagangan berbasis blockchain.
“Sehingga perdagangan di Bursa itu memiliki standar dan sudah sejajar dengan bursa karbon di level internasional,” kata Mahendra. Menurut dia, dari sisi kebisingan dan kehandalan-nya tidak ada lagi yang perlu ditanyakan.
Upaya Memperkuat Ekosistem Perdagangan Karbon
Indonesia terus mendorong ekosistem perdagangan yang transparan, adil, inklusif, dan terintegrasi melalui Bursa. Bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian emisi nol (net zero emisi) yang menjadi target utama negara ini.
“Harapannya dengan dimulainya perdagangan internasional, transaksi di Bursa Karbon akan semakin meningkat,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Menurut dia, ini sekaligus membuktikan Indonesia dapat melaksanakan komitmen COP 29 Artikel 6.
Artikel 6 berisi pasal-pasal yang mengatur kerja sama internasional untuk membantu penurunan emisi gas rumah kaca di setiap negara.
“Perdagangan internasional ini menjadi momen untuk memperkuat dan mengakselerasi Nationally Prepared Contribution (NDC) kedua yang akan disubmisikan pada 10 Februari 2025,” ucap Hanif.
Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas ekosistem perdagangan karbon. Sehingga nantinya dapat menarik minat investor domestik maupun asing.
Oleh karena itu, semua elemen penting dalam ekosistem perdagangan karbon akan dipertahankan. Di antaranya Sistem Registri Nasional (SRN); Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV); Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK); serta Otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA) pada perdagangan karbon luar negeri.
“Dengan penguatan elemen tersebut, pemerintah menjamin Pengurangan Sertifikat Emisi (SPE) yang diberikan Indonesia berintegritas tinggi,” ujar Menteri. Begitu pula otorisasi sertifikat yang diterbitkan untuk perdagangan internasional.
Jaminan pengesahan sertifikat itu merupakan langkah pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya penghitungan ganda. Juga untuk mencegah kemungkinan pembayaran ganda (double payment) dan klaim ganda (doubleclaim).
“Indonesia saat ini siap melakukan perdagangan luar negeri dengan unit karbon yang telah diotorisasi sebanyak 1.780.000 ton CO2e,” kata Hanif.
Unit karbon berasal dari berbagai sektor energi seperti pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Priok Blok 4.
Unit karbon lainnya berasal dari konversi dari Pembangkit Single Cycle Menjadi Combined Cycle (Add On) PLTGU Grati Blok 2, pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul.
Serta Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Bumi Baru PLTGU PJB Muara Karang Blok 3, dan konversi dari Pembangkit Single Cycle menjadi Combined Cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar.
