PERISTIWA

Perbup Pilkades Trenggalek Masih Cantumkan Nama Pacitan, Penyusunan Regulasi Dinilai Kurang Cermat

×

Perbup Pilkades Trenggalek Masih Cantumkan Nama Pacitan, Penyusunan Regulasi Dinilai Kurang Cermat

Sebarkan artikel ini

Praktisi hukum sekaligus dosen STKIP PGRI Trenggalek Haris Yudhianto menyoroti sejumlah kekeliruan redaksional dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pilkades Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek
Tangkapan layar redaksional Perbup Pilkades Trenggalek yang masih mencantumkan nama Pacitan
Inti Berita:
• Kerancuan aturan, minimnya uji publik, serta belum tuntasnya pengaturan konflik kepentingan dan sinkronisasi antara Perda dengan Perbup berpotensi menjadi dasar hukum gugatan ke PTUN.
• Apabila regulasi atau keputusan pelaksanaan Pilkades Trenggalek sampai dibatalkan pengadilan, desa berisiko mengalami kekosongan kepala desa definitif.
• Masih tercantumnya nama Kabupaten Pacitan serta kesalahan rujukan ayat akibat penyalinan teks yang kurang cermat.

SUARA TRENGGALEK – Ketidakcermatan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Trenggalek dinilai berpotensi memicu sengketa tata usaha negara.

Sejumlah kekeliruan redaksional, mulai dari penyebutan daerah lain hingga kesalahan rujukan pasal, menjadi sorotan praktisi hukum.

Praktisi hukum sekaligus dosen STKIP PGRI Trenggalek, Haris Yudhianto, menyebut masih ditemukan penyebutan daerah lain, seperti Pacitan, dalam regulasi yang mengatur Pilkades Trenggalek.

Selain itu, terdapat kesalahan rujukan ayat dan ketidakcermatan penyalinan teks aturan sebelum disahkan. Kritik tersebut disampaikan Haris pada Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, persoalan penyusunan regulasi itu sebelumnya juga telah disinggung dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Trenggalek, termasuk mengenai perlunya sinkronisasi antara peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati.

“Kita salah satunya meminta bukan hanya persoalan ijazah, tetapi perbaikan antara perda dan perbup,” kata Haris.

Ia menilai, penyalinan teks regulasi tanpa pemeriksaan dan penyesuaian secara cermat berisiko menimbulkan ketidaksinkronan ketentuan maupun cacat redaksional dalam produk hukum daerah.

Menurut Haris, keterbatasan waktu penyusunan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan proses pemeriksaan dan penyempurnaan aturan.

Sebab, ketidakjelasan ketentuan berpotensi membuka ruang sengketa tata usaha negara.

“Persoalan rancunya aturan itu di sanalah kemudian kita mencegah terjadinya sengketa tata usaha negara itu,” ujarnya.

Haris juga mengingatkan, kekeliruan dalam produk hukum tersebut dapat digunakan pihak yang tidak puas dengan hasil kontestasi Pilkades sebagai salah satu dasar untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

“Nanti itu dijadikan produk itu akan dijadikan alasan yang sangat kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum gugatan bagi pihak-pihak yang kemudian kalah,” tuturnya.

Selain kesalahan redaksional, Haris menyoroti minimnya uji publik dan pengaturan konflik kepentingan yang dinilai belum tuntas.

Menurutnya, sejumlah persoalan tersebut perlu dibenahi agar tidak berkembang menjadi sengketa setelah tahapan Pilkades berjalan.

Ia memperingatkan, apabila regulasi atau keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkades kemudian dibatalkan melalui proses pengadilan, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah desa, tetapi juga masyarakat.

Desa berisiko mengalami kekosongan jabatan kepala desa definitif. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan desa.

Selain itu, anggaran yang telah dialokasikan melalui APBDes maupun APBD Kabupaten Trenggalek juga berpotensi tidak terserap sesuai perencanaan.