OPINI

Ketika Orang Eropa Itu di Trenggalek Episode I

×

Ketika Orang Eropa Itu di Trenggalek Episode I

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Trenggalek pada masa lalu kiranya telah menjadi sebuah daerah primadona.

Trenggalek
Pegiat Sejarah Trenggalek, Harmaji.

Oleh: Harmaji
Ketua Pegiat Sejarah Trenggalek (PESAT)

Inti Berita:
• Lahirnya Undang-Undang Agraria 1870 memicu swastanisasi lahan (particuliere) yang melahirkan sejumlah perkebunan besar di Trenggalek.
• Perkebunan Poncowati di Gandusari (178,38 ha milik J.J. Mulholland sejak 1897), Perkebunan Dilem di Bendungan (266 ha milik Roos Tanglor & Co sejak 1887), serta Perkebunan Buluroto di Kampak (384,25 ha milik Arthur Flihr sejak 1902).
• Para pemodal Eropa tersebut memilih bermukim secara permanen di pusat Kota Trenggalek.

SUARA TRENGGALEK – Kabupaten Trenggalek pada masa lalu kiranya telah menjadi sebuah daerah primadona. Mulai daerah yang sekarang menjadi Kecamatan Panggul, hingga dalam wilayah pusat pemerintahan kabupaten sendiri, yaitu Trenggalek.

Tercatat dalam berbagai literatur, telah banyak bangsa yang singgah dan menetap didaerah ini. Mulai dari Arab, China, India dan terutama Belanda.

Diterangkan pada sebuah keterangan koran mereka berinteraksi terutama di Panggul dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya alam seperti batuan mulia, dan pembangunan industri.

Pembahasan mengenai interaksi masyarakat Eropa di Trenggalek khususnya Belanda sangat menarik perhatian. Hal ini tidak lepas dari peran utama sebagian daerah di Trenggalek sebagai daerah perkebunan partikelir orang Belanda.

Urgensi lain disamping sebagai lahan perkebunan menurut Rafles dalam literaturnya bertajuk History of Java adalah dukungan alam daerah pesisir yang merupakan deretan teluk-teluk yang menyokong pada sektor pelabuhan.

Sekalipun wilayah pantai selatan yang mempunyai ombak yang ganas dan banyak kapal karam namun ada beberapa pelabuhan yang aman yaitu Chelachap dan Pachitan yang tampaknya aman sebagai pelabuhan daerah perdagangan yang cukup penting (Rafles, 1822:6).

Timbulnya perkebunan partikelir eropa yang ada di daerah Trenggalek ber embrio dari pemikiran awal Dirk Van Hogendorp (1761 – 1822) yang diaplikasikan oleh pemerintah kolonial dengan kultur stelsell yang melahirkan undang – undang agraria tahun 1870.

Sistem dalam UU agraria ini sejak tahun 1870 ini dikenal dengan nama Vrije atau particulierie (perkebunan bebas atau perkebunan partikelir. Yaitu swastanisasi perkebunan milik pemerintah kepada pihak swasta.

Aplikasi dari sistem ini adalah perusahaan swasta dapat menyewa tanah pemerintah atas dasar kontrak jangka panjang secara teratur dari Batavia. Sehingga status governement culture beralih menjadi perkebunan partikelir alias kepemilikan swasta.

Di Trenggalek lahirya UU agraria tahun 1870 berdampak pada munculnya tanah – tanah perkebunan. Yaitu perkebunan Poncowati yang terletak di Desa Wonorejo dan Ngrayung Kecamatan Gandusari yang keduanya dimiliki oleh JJ Mulholand dan dilaksanakn sejak tahun 1897 dengan luas areal 178, 38 hektar.

Selanjutnya adalah perkebunan Dilem yang ada di Desa Dompyong dan Boto Putih Kecamatan Bendungan dengan luas perkebunan 266,00 Hektar yang dimiliki oleh Roos Tanglor & Co yang mulai bekerja pada 1887.

Perkebunan yang terbesar adalah perkebunan yang ada di Daerah Buluroto yang terletak di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak dengan Areal 384,25 hektar yang dimiliki oleh Arthur Flihr dan perkebunan ini baru dilaksanakan pada tahun 1902 (Tim Hari jadi Trenggalek, 1982:50).

Melihat fakta yang demikian penting bahwa Trenggalek sebagai daerah perkebunan parti kelir, maka sudah sepantasnyalah mereka kaum pemodal non-inlander alias Belanda bermukim di trenggalek.

Kendati bekas pemukiman mereka sulit untuk ditemukan karena bergantinya dengan bangunan baru, namun dapat dipastikan pola pemukiman mereka berada di tengah kota.

Sedangkan aktifitas hunian mereka yang berada di daerah perkebunan hanya lah bersifat sementara. (bersambung)

Gus iqdam
OPINI

Mbak Suci, Gus Iqdam dan Dana Hibah Anggaran Negara, Suara Dapur TKW yang Mengguncang Blitar

Haris Yudhianto
Dosen Tetap STKIP PGRI Trenggalek | apa.katadata@gmail.com
Jalan Supriyadi No. 22, Trenggalek 66319

Gara-gara Hibah, Suara dari Taiwan Panas di Blitar

Yang ribut di Blitar, yang bersuara dari Taiwan. Itulah Mbak Suci. Pekerja migran asal Tulungagung ini membuat Blitar gaduh tanpa menginjakkan kaki di sana.

Mulanya sederhana. Sekitar 21 Oktober 2026, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah membuka rencana: pemerintah mendukung wisata religi di kompleks Majelis Sabilu Taubah, milik Gus Iqdam. Sabilu Taubah meminta hibah APBD 2027 sebesar Rp4,7 miliar.

Banggar DPRD memangkasnya jadi Rp2,3 miliar. Ke Pemprov Jatim diajukan Rp25 miliar. Wabup bilang sudah disetujui, tapi angkanya belum dibuka.

Mbak Suci bereaksi di media sosial. Intinya: ulama yang sering berpesan jangan terlalu cinta dunia, kok menerima uang negara sebesar itu? Akhirny DPRD Blitar membatalkannya Sampai di sini, kritiknya sah. Uang hibah itu uang rakyat.

Masalah mulai ketika kritik itu melebar. Mbak Suci memakai julukan “Gus Ompreng” dan menyerempet keluarga Gus Iqdam. Di sini kritik berubah jadi olok-olok.

Gus Iqdam menjawab: itu baru usulan pemerintah, belum ada realisasi, dan bangunan majelis berdiri dari sumbangan jamaah di atas tanah wakaf, bukan uang negara. Beliau tidak keberatan dikritik, tapi menyesalkan serangan ke lembaga, jamaah, dan keluarga.

Komentar netizen terbelah. Di lapangan, ormas Bledug Kelud, mengumpulkan lebih dari 100 orang yang mengaku santri Sabilu Taubah, dan menyatakan punya “cara sendiri” yang belum dibuka ke publik. Media online Bacaini bahkan mencatat hampir 90 persen komentar tentang Gus Iqdam bernada negatif.

Jadi di Blitar ada tiga yang bertengkar: TKW di Taiwan, ulama muda dengan jamaah besar, dan pejabat yang memegang anggaran. Padahal ada yang lupa ditanya: apakah hibah itu pantas?
Pertanyaan itu yang mau saya jawab. Dengan kepala dingin.

Kenapa Mbak Suci Layak Didengar

Pertama, Mbak Suci bukan siapa-siapa yang bicara atas nama dirinya. Ia mewakili jutaan orang yang tak pernah diundang rapat anggaran. Dalam pandangan saya, bukan soal setuju atau tidak dengan cara bicaranya. Soalnya: kenapa baru ribut setelah viral?

Kedua, pekerja migran itu penyumbang devisa yang jarang dihitung. Menurut Disnakertrans Tulungagung (2023), kiriman uang PMI asal kabupaten itu sekitar Rp2 triliun per tahun, dari 19 ribu PMI terdaftar.

Setiap tahun 6.000 orang lagi berangkat. Angka itu jauh melampaui hibah Rp2,3 miliar. Pantas kalau mereka merasa berhak ikut bertanya ke mana uang daerah pergi.

Ketiga, jarak membuat orang berani. Seorang petani di Dongko bilang kepada saya, ia takut bersuara karena khawatir bantuannya dicoret. Mbak Suci tidak punya beban itu. Orang yang tidak bergantung pada pejabat, biasanya lebih bebas jujur.

Kenapa Cara Mbak Suci Bermasalah

Kritik yang benar bisa mati karena cara yang salah. Ini tiga alasannya.

Satu, menyerang pribadi dan keluarga itu bukan kritik. Hibah itu soal kebijakan. Julukan “Gus Ompreng” tidak menambah satu data pun.

Ia hanya menambah musuh. Pemilik warung di Trenggalek, Mbak Semi, bilang ke saya, “Isinya saya setuju, Pak. Tapi caranya kok kasar.” Di Jawa Timur, unggah-ungguh itu penting. Pesan bagus ditolak bukan karena salah, tapi karena menyakiti telinga orang tua kita.

Dua, mengkritik ulama tidak sama dengan menghina pesantren. Gus Iqdam punya jamaah yang sangat besar, dan mereka tersinggung. Wajar. Ketika sasaran kritik bergeser dari kebijakan ke orangnya, pembelaan pun berubah jadi serangan balik.

Tiga, viral itu pedang bermata dua. Sekali jadi sorotan, banyak yang mendekat, ada yang mau menjadikannya bintang, ada yang mau memakainya sebagai senjata politik. Suara yang tulus bisa berubah jadi alat.

Berani itu bagus. Berani tanpa adab itu seperti pisau tanpa sarung. Melukai siapa saja, termasuk pemegangnya.

Pejabat Juga Harus Menjawab, Bukan Mengancam

Sisi lain juga perlu dikritik. Kalau ada rencana hibah miliaran untuk sebuah lembaga keagamaan, yang pertama harus menjelaskan adalah pejabat yang mengusulkan, bukan ulama dan bukan TKW.

Wabup perlu terbuka: apa dasar hukumnya, siapa penerimanya, apa kriterianya, dan mengapa nilainya Rp4,7 miliar lalu jadi Rp2,3 miliar. Apalagi usulan Rp25 miliar ke provinsi: berapa yang akhirnya disetujui?

Pengamat Imam Fauzi mengingatkan Wabup “tidak boleh antikritik”, sekaligus bahwa kritik harus berbasis data dan tidak boleh jadi fitnah. Saya setuju dua-duanya. Kritik adalah vitamin.

Pejabat yang alergi kritik itu seperti badan yang alergi vitamin. Data harus dijawab dengan data, bukan dengan ormas yang mengancam atau pasal karet UU ITE.

Suara Warung: Boleh Keras, Jangan Kasar

Di warung Mbak Semi, saya mendengar obrolan yang jauh lebih sejuk daripada kolom komentar:
“Saya setuju sama Mbak Suci, Mbak. Tapi saya juga tidak enak sama Pak Kiai.”

“Iya, Kang. Mungkin dua-duanya ada benarnya. Yang salah itu jaraknya, tidak pernah duduk satu meja.”

Itulah demokrasi warung. Semua boleh bicara, tapi tidak sambil membanting gelas. Boleh keras, jangan kasar.

Harga yang Dibayar

Dampak baiknya, publik jadi bertanya soal hibah. Pejabat jadi lebih hati-hati, dan pekerja migran merasa suaranya punya tempat. Dampak buruknya, warga terbelah jadi kubu pro-Suci dan pro-Gus Iqdam. Grup WA panas.

Ulama jadi takut ceramah apa adanya, takut dipotong dan diviralkan. Dan TKW lain yang ingin bersuara jadi ragu, takut dihujat seperti Mbak Suci.

Tiga Jalan Tengah

Kritik tanpa solusi hanya keluhan. Saya usul tiga hal.

Pertama, buka dokumen hibah. Pemkab dan DPRD Blitar wajib mengumumkan penerima, nilai, dasar hukum, dan peruntukannya, supaya yang beredar adalah angka, bukan isu.

Kedua, undang pekerja migran ke meja anggaran. Manfaatkan Zoom untuk Musrenbang. Remitansi mereka triliunan, suara mereka layak masuk dokumen perencanaan, bukan hanya FYP TikTok.

Ketiga, sekolah kritik beradab. Kampus, karang taruna, dan pesantren perlu melatih cara mengkritik tanpa menghina dan cara menjawab kritik tanpa tersinggung. Itu keterampilan abad ini.

Penutup: Jangan Buang Cabainya

Mbak Suci itu seperti cabai. Pedas, bikin mata berair, tapi menyadarkan bahwa masakan kita selama ini terlalu hambar. Kita boleh tidak suka pedasnya, tapi jangan buang cabainya.

Yang perlu dijaga bukan agar Mbak Suci diam, dan bukan agar Gus Iqdam tidak dikritik. Yang perlu dijaga: setelah ribut-ribut ini, ada yang berubah di Blitar dan Jawa Timur.

Kalau tidak ada yang berubah, viral ini hanya tontonan. Dan tontonan, sehebat apa pun, akan dilupakan minggu depan.