PERISTIWA

Program MBG di Trenggalek, Bahan Makanan Porsi Kecil Rp 8.000 untuk Besar Rp 10.000

×

Program MBG di Trenggalek, Bahan Makanan Porsi Kecil Rp 8.000 untuk Besar Rp 10.000

Sebarkan artikel ini

Total anggaran per porsi MBG Rp13.000 untuk porsi kecil (bahan Rp8.000, operasional Rp3.000, insentif Rp2.000) dan Rp15.000 untuk porsi besar (bahan Rp10.000, operasional Rp3.000, insentif mitra Rp2.000).

Trenggalek
Relawan SPPG saat menyiapkan menu MBG untuk di berikan kepada penerima manfaat.
Inti Berita:
​• Pagu operasional MBG di Trenggalek Rp3.000 per ompreng tersebut harus mencukupi seluruh kebutuhan dapur mulai dari gas, listrik, air, Wi-Fi, BBM distribusi, hingga gaji relawan.
​• Penyesuaian anggaran operasional ini tidak boleh berujung pada pemberhentian (layoff) relawan, melainkan disiasati melalui penerapan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja.

SUARA TRENGGALEK – Kebijakan pembatasan biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat atau per porsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat pengelola harus menyesuaikan pengeluaran dengan pagu yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinator Wilayah SPPI Trenggalek, Sheila Ammanda Yadu Fadilla mengatakan kebijakan tersebut diterapkan agar penggunaan anggaran operasional tidak melampaui batas yang telah ditentukan.

Meski terdapat pembatasan biaya operasional, Sheila memastikan tidak ada perubahan pada besaran anggaran bahan makanan maupun total anggaran untuk masing-masing porsi MBG.

Untuk porsi kecil, anggaran bahan makanan ditetapkan Rp8.000, biaya operasional Rp3.000, dan biaya sewa Rp2.000. Dengan demikian, total anggaran untuk satu porsi kecil mencapai Rp13.000.

Sementara itu, untuk porsi besar, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000, biaya operasional Rp3.000, serta insentif mitra Rp2.000. Totalnya mencapai Rp15.000 per porsi.

“Untuk porsi kecil itu untuk bahan makanan itu di angka Rp8.000. Kemudian untuk operasional itu 3.000 dan juga untuk uang sewa itu 2.000, Jadi, total 13.000,” jelas Sheila.

Ia menerangkan, perubahan kebijakan lebih mengarah pada mekanisme penghitungan biaya operasional.

Sebelumnya, pengeluaran untuk operasional dan bahan baku menggunakan sistem at cost atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan.

Namun, dalam ketentuan terbaru, biaya operasional ditetapkan maksimal Rp3.000 per ompreng atau porsi, dikalikan jumlah penerima manfaat dalam satu periode.

Biaya tersebut mencakup sejumlah kebutuhan dapur, mulai dari pembayaran gaji relawan, gas, listrik, air, Wi-Fi, hingga bahan bakar kendaraan distribusi.

Dengan adanya pembatasan tersebut, setiap SPPG harus mengatur penggunaan anggaran agar seluruh kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa melampaui pagu yang tersedia.

“Jadi, mau enggak mau harus disesuaikan dengan keuangan operasional seperti itu,” ujarnya.

Terkait besaran gaji relawan, Sheila menyebut petunjuk teknis (juknis) terbaru tidak lagi mencantumkan ketentuan nominal gaji maupun batas minimal pembayaran seperti aturan sebelumnya.

Karena itu, masing-masing SPPG dapat menyesuaikan besaran gaji dengan kondisi keuangan operasional dan kebutuhan di lapangan.

Ia mencontohkan, apabila sebelumnya seorang relawan menerima gaji Rp120.000, nominal tersebut dimungkinkan disesuaikan menjadi Rp100.000.

“Karena kembali lagi ketika di lapangan itu apa, ya? PM-nya sekian dengan relawan sekian banyak tidak sesuai dengan gaji sebelumnya kan mau enggak mau harus menyesuaikan seperti itu,” ungkapnya.

Meski demikian, Sheila menegaskan penyesuaian anggaran tersebut tidak serta-merta berarti pengurangan atau pemberhentian relawan.

Menurutnya, pengaturan tenaga relawan dilakukan melalui sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap harinya.

“Jadi, sebenarnya bukan mengurangi relawan tetapi menyesuaikan dengan PM yang dilayani pada hari itu. Jadi, tidak dibenarkan bahwasanya me-layoff relawan, nggih. Tapi dalam hal ini dilakukan sistem shifting,” tegas Sheila.

Dengan mekanisme tersebut, jumlah relawan yang bertugas setiap hari disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan jumlah penerima manfaat di masing-masing SPPG.