Inti Berita:
• Pembentukan panitia Pilkades 2027 di Kabupaten Trenggalek belum didukung Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah daerah, sehingga biaya musyawarah hingga pelantikan panitia sementara ditanggung anggaran operasional BPD masing-masing.
• Sekretaris Asosiasi BPD Trenggalek Rokhani menyebut draf Perda, Perbup, maupun SE tidak melarang anggota BPD masuk kepanitiaan Pilkades, karena larangan secara tegas hanya ditujukan bagi kepala desa dan calon kepala desa.
SUARA TRENGGALEK – Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 di Kabupaten Trenggalek belum mendapat dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah daerah.
Akibatnya beban biaya pembentukan dan pelantikan 128 panitia Pilkades, biaya tahapan awal hingga pelantikan panitia dibebankan pada anggaran operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing.
Sekretaris Asosiasi BPD Kabupaten Trenggalek, Rokhani, mengatakan hingga saat ini belum ada penyaluran BKK kepada BPD untuk membiayai pembentukan panitia Pilkades 2027.
“Kalau pembentukan panitia itu termasuk di operasional BPD-nya masing-masing, jadi tidak ada sampai sekarang BKK yang disalurkan kepada BPD untuk membentuk panitia Pilkades 2027,” kata Rokhani.
Ia menjelaskan, kebutuhan biaya musyawarah hingga pelantikan panitia di desanya masih dapat dipenuhi dari sisa anggaran operasional BPD.
“Kebetulan kalau di kami, di desa kami masih ada operasional, sehingga biaya untuk musyawarah dan pelantikan itu kami anggarkan dari operasional BPD,” jelasnya.
Selain persoalan pembiayaan, Rokhani juga menanggapi ketentuan mengenai kemungkinan anggota BPD masuk dalam susunan kepanitiaan Pilkades.
Menurutnya, dalam Peraturan Daerah (Perda), draf Peraturan Bupati (Perbup), maupun Surat Edaran (SE) yang menjadi rujukan, larangan secara tegas hanya ditujukan kepada kepala desa dan calon kepala desa.
“Di Perda, di Perbup draf maupun di SE itu yang dilarang intinya dua, yaitu kepala desa dan calon kepala desa, tidak disebutkan poin lain-lain sehingga di sana tidak muncul bunyi BPD dilarang,” terangnya.
Terkait kepastian aturan teknis Pilkades 2027, pengurus asosiasi sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Trenggalek.
Dalam audiensi tersebut, asosiasi mendapat penjelasan bahwa draf Perbup hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diterima Pemkab Trenggalek pada Senin lalu.
Namun, saat itu naskah aturan masih berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Penandatanganan Perbup disebut masih menunggu kepulangan bupati dari Jakarta.
“Kemarin kita melakukan audiensi dengan PMD, bahwasanya Perbup akan diteken menunggu Pak Bupati pulang dari Jakarta,” tutur Rokhani.
Dinas PMD juga menyampaikan rencana sosialisasi Perbup Pilkades yang baru kepada seluruh ketua BPD di Kabupaten Trenggalek dalam pekan ini.
