Inti Berita:
• PC PMII Trenggalek menggelar simposium dan diskusi publik di Gedung Bhawarasa (Jumat, 30/10) untuk mengkritisi arah otonomi daerah, partisipasi warga, serta isu lingkungan seperti pertambangan, bencana, dan tata ruang.
• Forum ini bertujuan menguji apakah partisipasi masyarakat (seperti Musrenbang dan RPJMD) bersifat substantif atau sebatas pemenuhan kewajiban administratif, sekaligus menjadi momentum peringatan HSN dan Sumpah Pemuda.
SUARA TRENGGALEK – PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek menggelar simposium dan diskusi publik untuk mengkritisi arah pembangunan daerah serta menguji efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
Forum ini mengangkat tema otonomi daerah dan kedaulatan warga Nahdliyin. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Bhawarasa, kawasan Alun-Alun Trenggalek, Jumat (30/10).
Agenda ini sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda agar tidak berhenti pada seremoni tahunan.
Ketua PC PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wardani, mengatakan diskusi ini berangkat dari persoalan pelaksanaan otonomi daerah pascareformasi yang dinilainya tidak selalu berjalan searah dengan semangat desentralisasi.
Ia menyoroti kecenderungan penarikan kembali sejumlah kewenangan dari daerah ke pemerintah pusat.
Menurutnya, hal itu terlihat antara lain dalam sentralisasi perizinan pertambangan dan pelaksanaan proyek strategis nasional.
“Keadaan ini membuat otonomi daerah tidak cukup dibicarakan sebagai soal pembagian wewenang di atas kertas. Ketika kewenangan tersebar dan sebagian ditarik ke atas, warga di tingkat kabupaten dapat kesulitan mengetahui ke mana harus menyampaikan tuntutan dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Beni.
Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan berbagai isu di tingkat lokal, mulai dari kerawanan bencana alam, pengelolaan sampah dan energi, tata ruang kawasan pesisir dan pegunungan, hingga rekam jejak konflik pertambangan.
Beni menilai, berbagai persoalan itu perlu dibahas untuk melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil untuk menjaga independensi gerakan.
Menurutnya, organisasi masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, membutuhkan jejaring yang saling menguatkan agar tetap mampu menjalankan fungsi kritisnya.
“Kami merasa perlu, sebagai warga sipil, untuk bersama-sama berkolaborasi dan saling mengorganisir diri. Bahkan, PMII sendiri yang dianggap sebagai organisasi besar pada akhirnya sangat rentan untuk digembosi. Saya sendiri sebagai kader tidak ingin itu terjadi terus-menerus. Kita perlu membangun jejaring yang saling menguatkan dan menjaga satu sama lain,” katanya.
Dalam kegiatan ini, PC PMII Trenggalek berkolaborasi dengan Komite Politik Kediri.
Keduanya hendak menguji efektivitas instrumen partisipasi masyarakat, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bagi Beni, partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dipenuhi melalui tahapan administratif.
Pelibatan warga semestinya dapat memengaruhi keputusan dan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Pertanyaannya, apakah partisipasi bersifat substantif atau prosedural? Apakah Musrenbang, penyusunan RPJMD, dan pengawasan kebijakan benar-benar mengubah keputusan, atau sekadar memenuhi tahapan administratif?” tegasnya.
Simposium dan diskusi publik tersebut terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Sejumlah narasumber lintas organisasi dijadwalkan hadir, yakni Armand Suparman dari Mendagri Kabinet Bayangan.
Enrille Championy G dari Ruang Juang Magelang, Benaya Harobu dari Ekspedisi Indonesia Baru.
Yuzki Arifian Nawafi dari kalangan akademisi UIN Tulungagung, Naysilla Rose dari Kawal Keadilan, serta perwakilan PC PMII Trenggalek.
