Inti Berita:
• Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG 2.0) guna merombak tata kelola, memperketat keamanan pangan, dan menyinkronkan akurasi data bagi 57,4 juta penerima manfaat di Indonesia.
• Peningkatan standar dilakukan wajib lewat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk tiap SPPG, penetapan batas waktu konsumsi ompreng, serta uji coba konsep penyajian prasmanan di 66 SPPG pada 10 provinsi.
SUARA TRENGGALEK – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola, standar keamanan pangan, dan akurasi data penerima manfaat dalam transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui skema MBG 2.0.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan pembenahan dilakukan seiring dengan semakin besarnya skala program.
Saat ini, MBG tercatat menjangkau 57.491.334 penerima manfaat, melibatkan 1.027.998 tenaga kerja, serta didukung 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
“BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa, Selasa (20/10).
Menurutnya, pelaksanaan MBG kini tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan, tetapi juga memastikan makanan yang disediakan aman, bergizi, tepat sasaran, dan memenuhi standar.
Berbagai masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi BGN untuk membenahi tata kelola, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan standar pelaksanaan program.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat keamanan pangan dengan mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperjelas hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Di sisi lain, BGN menyinkronkan data penerima manfaat yang tercatat dalam sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi riil di lapangan.
Penataan tersebut disertai penyesuaian sasaran penerima manfaat melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2 agar program lebih tepat sasaran dan penggunaan sumber daya lebih efektif.
“Dengan skala program yang semakin besar, akurasi data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan,” jelas Tysa.
Uji Coba MBG Prasmanan di 66 SPPG
Transformasi MBG 2.0 juga menyentuh pola penyajian makanan. BGN telah menguji coba konsep prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
Inovasi tersebut ditujukan untuk memberikan pengalaman makan yang lebih baik kepada peserta didik sekaligus membangun kebiasaan positif, seperti kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.
BGN juga memperkuat standar keamanan pangan melalui penetapan standar pada ompreng, termasuk ketentuan mengenai batas waktu aman konsumsi makanan MBG.
Untuk memperluas jangkauan ke wilayah dengan tantangan geografis dan kebutuhan gizi tinggi, BGN mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Rinciannya, sebanyak 480 SPPG berada di wilayah Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.
Digitalisasi Rantai Pasok dan Penguatan SDM
BGN turut memperkuat ekosistem rantai pasok lokal dan sumber daya manusia di daerah. Salah satunya melalui integrasi rantai pasok lokal secara digital agar proses penyediaan kebutuhan program berlangsung lebih cepat dan efisien.
Penguatan sumber daya manusia dilakukan melalui Patriot Gizi. Tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di setiap wilayah dibina untuk menjalankan peran lebih luas, mulai dari edukasi keamanan pangan, penggerak program, hingga pendataan dampak MBG di masyarakat.
“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien. Langkah ini kian lengkap dengan hadirnya Patriot Gizi. Para tenaga SPPI di setiap wilayah kini dibina menjadi garda terdepan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, hingga pendata dampak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Tysa.
Tysa menegaskan, transformasi MBG 2.0 menempatkan penguatan tata kelola dan pengawasan sebagai bagian penting dari perluasan program. BGN ingin memastikan peningkatan skala pelaksanaan berjalan seiring dengan standar yang lebih baik.
“MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar, tapi program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya.
