Inti Berita:
• Disdik Trenggalek memperluas kajian penyesuaian hari sekolah (5 atau 6 hari) dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP guna merespons rekomendasi Komisi IV DPRD yang menolak full day school.
• Penyusunan kebijakan berfokus utama pada formula penguatan karakter anak, di mana Disdik membuka peluang menggelar jajak pendapat (polling) langsung kepada para wali murid.
SUARA TRENGGALEK – Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek terus memperluas kajian wacana perubahan hari sekolah dari 6 menjadi 5 hari atau full day school, menyusul rekomendasi Komisi IV DPRD Trenggalek agar pembelajaran tetap berlangsung selama 6 hari.
Kajian tersebut akan mencakup penguatan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Dinas Pendidikan juga membuka kemungkinan melakukan kajian dalam jajak pendapat terhadap wali murid sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Agus Dwi Karyanto mengatakan konsep awal kajian telah diselesaikan pada pekan ini.
Namun, pihaknya masih akan memperluas analisis untuk menentukan pola hari sekolah yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan pendidikan karakter anak.
“Untuk penguatan karakter nanti opsi yang terbaik apakah lima hari sekolah atau enam hari sekolah,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, Komisi IV DPRD Trenggalek sejauh ini merekomendasikan agar sekolah tetap menerapkan enam hari belajar.
Meski demikian, rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses kajian yang sedang dilakukan.
Menurut Agus, hasil kajian nantinya akan disampaikan kepada Bupati Trenggalek untuk menjadi dasar penentuan kebijakan.
“Semua akan dikaji, hasil kajian semuanya akan kita sampaikan kepada beliau Bupati Trenggalek untuk menentukan yang terbaik,” jelasnya.
Terkait pelibatan wali murid, Agus menyebut berbagai metode kajian itu akan dipertimbangkan, termasuk kemungkinan jajak pendapat mengenai pilihan lima atau enam hari sekolah.
Ia menegaskan, fokus utama kajian bukan sekadar menentukan jumlah hari masuk sekolah, melainkan mencari pola pembelajaran yang mampu mendukung penguatan karakter peserta didik.
Adapun waktu penyelesaian kajian belum ditetapkan secara pasti. Dinas Pendidikan akan menyesuaikan prosesnya dengan kebutuhan analisis agar tersedia bahan yang memadai sebelum kebijakan diputuskan.
“Kita menunggu petunjuk dan arahan dari Bupati, setelah semua kajian telah dilakukan,” katanya.
