Inti Berita:
• Dinkes PPKB Trenggalek memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan pada 2027 melalui pembangunan tambahan ruang di Puskesmas Bodag dan Dongko, penambahan layanan fisioterapi, serta penguatan program kesehatan masyarakat.
• Selain mengalokasikan sekitar Rp 4,3 miliar untuk program kesehatan masyarakat, pemerintah daerah juga menyiapkan sekitar Rp 2,4 miliar untuk pembayaran iuran BPJS PBID.
SUARA TRENGGALEK – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Trenggalek terus memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2027.
Fokus utama dalam KUA-PPAS 2027 diarahkan pada pembangunan sarana prasarana, penambahan layanan kesehatan, hingga penguatan program kesehatan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek, drg. Andiek Muarifin mengatakan salah satu prioritas tahun depan adalah pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan di dua puskesmas.
“Untuk tahun 2027 tentunya kita akan meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui penambahan pembangunan di Puskesmas Bodag dan Puskesmas Dongko serta beberapa Puskesmas Pembantu,” ujarnya.
Menurut Andiek, pembangunan tersebut berupa penambahan ruang pelayanan, khususnya untuk menunjang layanan rawat jalan dan rawat inap di kedua puskesmas tersebut.
“Kalau tahun 2027 memang dua puskesmas ini dilakukan penambahan ruang untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap,” jelasnya.
Tambah Layanan Fisioterapi
Selain pembangunan fisik, Dinkes juga akan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan melalui penambahan layanan fisioterapi di sejumlah puskesmas.
Untuk mendukung layanan tersebut, pihaknya mulai merekrut tenaga fisioterapis melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kami juga menekankan peningkatan pelayanan. Beberapa puskesmas akan menambah layanan fisioterapi. Saat ini kami mulai merekrut tenaga fisioterapis dari BLUD,” katanya.
Anggaran Kesehatan Masyarakat Capai Rp 4,3 Miliar
Di sisi lain, Dinkes tetap mengalokasikan anggaran bagi program kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan transportasi kader Posyandu dan pengembangan program Keluarga Sehat yang Beruntung (KSyB).
Program tersebut memberikan insentif kepada keluarga yang memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti rutin memeriksakan penderita hipertensi, menjalani pengobatan tuberkulosis (TBC), maupun pemeriksaan kehamilan secara berkala.
“Misalnya ada anggota keluarga yang menderita hipertensi dan rutin melakukan pemeriksaan sehingga penyakitnya terkendali, atau pasien TBC yang rutin berobat, termasuk ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan. Itu nanti akan dinilai dan diberikan insentif melalui program Keluarga Sehat yang Beruntung,” terang Andiek.
Ia menyebut anggaran program kesehatan masyarakat pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,3 miliar, di luar anggaran untuk pembayaran iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
“Untuk anggaran kesehatan masyarakat sekitar Rp4,3 miliar. Itu belum termasuk PBID. Kalau anggaran PBID sendiri sekitar Rp2,4 miliar,” pungkasnya.
