Inti Berita:
• Puluhan mahasiswa GMNI Trenggalek menggelar aksi Hardiknas di depan DPRD Trenggalek dengan membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan.
• GMNI menyoroti kekosongan 53 kepala SD dan 10 kepala SMP definitif di Trenggalek.
• Mahasiswa juga mengkritik dugaan pungli, bullying, ketimpangan fasilitas pendidikan, dan tingginya angka putus sekolah.
SUARA TRENGGALEK – Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di depan gedung DPRD Trenggalek, Rabu (13/5/2026). Kejadian tersebut merupakan bentuk protes dari puluhan masa dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek.
Dalam aksinya, GMNI Trenggalek menggelar aksi demonstrasi memperingatli Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dengan membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan pendidikan di Kabupaten Trenggalek.
Dalam aksi tersebut, massa membakar ban bekas tepat di depan gerbang kantor DPRD sebagai simbol protes terhadap kebijakan pendidikan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil.
Aksi itu sempat memicu ketegangan ketika aparat keamanan meminta massa memadamkan api.
“Aksi bakar ban ini adalah simbol perlawanan dan sinyal bahaya. Ini teguran keras atas ketidakadilan yang masih membelit dunia pendidikan kita,” teriak salah satu mahasiswa saat berorasi.
Situasi sempat memanas ketika massa mencoba mendorong barisan pengamanan di depan gerbang DPRD. Namun suasana kembali kondusif setelah pimpinan DPRD Trenggalek turun langsung menemui peserta aksi di jalan.
Ketua DPC GMNI Trenggalek, Rian Firmansyah mengatakan masih banyak persoalan pendidikan yang harus segera dibenahi pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami menemukan data bahwa ada kekosongan jabatan kepala sekolah di 53 SD dan 10 SMP di Trenggalek. Ini masalah serius,” tegas Rian.
Selain menyoroti kekosongan kepala sekolah definitif, GMNI juga mengkritisi dugaan pungutan liar (pungli), ketimpangan fasilitas pendidikan, kasus bullying, hingga tingginya angka anak putus sekolah.
Mahasiswa mendesak pemerintah daerah agar lebih serius melakukan pembenahan sektor pendidikan secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap siswa di lingkungan sekolah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik Sriwahyuni mengaku terkejut dengan banyaknya sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif.
“Kami kaget ternyata masih banyak sekolah yang tidak punya kepala sekolah definitif. Ada apa sebenarnya? Posisi itu adalah amanah penting, jadi kita harus mengusut tuntas penyebab kekosongan ini,” ujar Arik di hadapan massa aksi.
Arik juga menyoroti adanya sekolah yang jumlah gurunya lebih banyak dibanding jumlah murid. Menurutnya, opsi regrouping atau penggabungan sekolah dapat menjadi solusi agar penggunaan anggaran lebih efektif.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Trenggalek berjanji akan menggelar forum diskusi lanjutan bersama mahasiswa dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada pekan depan.
“Rencananya minggu depan kita hadirkan OPD dan mahasiswa dalam forum diskusi bersama di kantor DPRD,” jelasnya.
Aksi demonstrasi akhirnya berakhir damai setelah mahasiswa dan pimpinan DPRD mencapai kesepakatan dialog lanjutan. Massa membubarkan diri secara tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.
