SUARA TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik arah pembangunan pariwisata dan agribisnis nasional yang dinilainya semakin menjauh dari prinsip pelestarian keanekaragaman hayati dan keadilan sosial.
“Pariwisata kita akhir-akhir ini wajahnya menjadi homogen. Semua berlomba dengan restoran dan hotel bintang lima di kawasan wisata. Tapi budaya dan biodiversity kita lupa untuk dijadikan momentum penguatan,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Kamis (30/10/2025).
Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil VII Jawa Timur itu menegaskan, pembangunan seharusnya tidak menabrak prinsip keberlanjutan. Ia menyoroti praktik alih fungsi hutan menjadi perkebunan atau tambang yang justru merusak habitat satwa dilindungi.
Novita mencontohkan sejumlah kasus, seperti pembukaan hutan gambut di Sumatra untuk perkebunan sawit dan bubur kertas yang mengancam populasi gajah, harimau, serta orangutan sumatra.
Hal serupa juga terjadi di Kalimantan dan Bengkulu, di mana ribuan hektare hutan yang menjadi rumah gajah hilang akibat ekspansi perkebunan.
“Jika tren ini terus berlangsung dan dibiarkan pemerintah, cita-cita Indonesia sebagai negara mega biodiversity dan destinasi ekowisata kelas dunia akan terkikis oleh industri ekstraktif,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menambahkan, pembabatan hutan juga berpotensi memperparah perubahan iklim karena pohon yang ditebang merupakan penyerap karbon dan penghasil oksigen utama.
Novita menilai, arah pembangunan pariwisata di lapangan saat ini lebih banyak menonjolkan kemewahan fasilitas seperti hotel dan restoran, ketimbang menjaga ekosistem alami. Padahal, wisata berbasis alam dan keanekaragaman hayati justru menjadi daya tarik utama Indonesia.
Karena itu, Novita menyerukan moratorium pengalihan lahan hutan untuk perkebunan besar tanpa kajian lingkungan yang memadai. Ia juga mendorong perlindungan serius terhadap kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi sebagai bagian dari strategi ekowisata nasional.
“Masih banyak masyarakat kita yang menggantungkan hidup pada hutan. Kalau hutan hilang, kehidupan ekonomi dan sosial mereka juga terancam,” ujarnya.
Novita menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pengembangan pariwisata dan agribisnis harus berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
“Indonesia butuh investasi, tetapi investasi yang menghargai alam, budaya, dan manusia,” pungkasnya.
