SUARA TRENGGALEK – Kepala Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Trenggalek Imam Mukaryanto Edy, mengkritik layanan BPJS Kesehatan terkait penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik warganya yang berstatus miskin.
Kritik itu ia sampaikan melalui unggahan video berdurasi dua menit di akun media sosial Instagram @imekumbokarno pada Minggu (28/9/2025) lalu.
“Saya sangat bersedih dengan layanan BPJS Kesehatan, khususnya KIS yang tiba-tiba nonaktif. Apalagi perawatan di ICU tentu biaya sangat besar. Mohon BPJS Kesehatan berlaku adil dan cek lapangan,” kata Imam.
Dalam video yang direkam dari dalam mobil jenazah, Imam mengaku merasakan langsung dampak situasi tersebut. “Saya kemarin mengambil jenazah warga saya yang BPJS tidak aktif, dan ngasih jaminan KTP kepada pihak rumah sakit,” ujarnya.
Data Suara Trenggalek mencatat, sekitar 16 ribu warga dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN pada periode Mei–Juni 2025.
Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Trenggalek, Christina Ambarwati, menjelaskan penonaktifan itu dilakukan otomatis oleh sistem pusat dengan sejumlah alasan, seperti data ganda, peserta sudah meninggal, hingga dianggap tidak lagi masuk kategori miskin.
Selain itu, sebagian warga belum melakukan rekam biometrik. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 orang wajib melakukan perekaman agar kepesertaannya bisa aktif kembali.
Christina menegaskan proses aktivasi ulang bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. “Cukup lewat layanan WhatsApp resmi dengan pengantar dari desa,” ujarnya.
