PENDIDIKAN

Wagub Jatim Buka Suara Soal Potongan PIP di SMAN 1 Kampak Trenggalek

×

Wagub Jatim Buka Suara Soal Potongan PIP di SMAN 1 Kampak Trenggalek

Sebarkan artikel ini
Wagub Jatim Emil Dardak
Wagub Jatim Emil Dardak saat dikonfirmasi awak media terkait aksi siswa SMAN 1 Kampak.

SUARA TRENGGALEKWakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menanggapi aksi demonstrasi ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Selasa (26/8/2025).

Dalam aksi itu, para pelajar setempat menuntut transparansi dana komite, pemotongan Program Indonesia Pintar (PIP), serta berbagai iuran sekolah.

Emil menegaskan telah meminta Dinas Pendidikan Jatim mengambil langkah tegas terkait persoalan tersebut. Ia menekankan dana PIP wajib diterima siswa sepenuhnya.

“Satu sen pun tidak boleh ada yang dipotong, harus nyampe ke tangan siswa,” ujar Emil, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, dalih sekolah yang menahan pencairan dana PIP untuk kebutuhan tertentu tidak dapat dibenarkan. Dana harus jelas penggunaannya dan bila perlu disampaikan langsung kepada orang tua siswa.

Emil juga menyoroti iuran komite sekolah. Ia menegaskan sumbangan tidak boleh bersifat wajib dan pengelolaannya harus transparan melalui rapat resmi komite.

“Tidak boleh ada yang merasa terpaksa. Saya tahu ini belum sempurna karena ada dasar aturan untuk menggalang sumbangan komite, tetapi ini harus dikelola penuh hati-hati,” imbuhnya.

Emil menegaskan praktik pengucilan terhadap siswa atau orang tua yang tidak membayar iuran tidak boleh terjadi. Ia juga meminta sekolah mengutamakan penyediaan fasilitas perpustakaan agar siswa tidak terbebani membeli buku paket.

Selain itu, Emil melarang pihak sekolah menahan buku tabungan rekening PIP siswa. Ia menduga kasus serupa bisa terjadi di sekolah lain. “Rencana pemanggilan kepala sekolah sudah pasti,” tegasnya.

Diketahui, aksi demonstrasi siswa SMAN 1 Kampak berlangsung sejak pukul 07.30 WIB hingga 10.00 WIB. Siswa menuntut transparansi dana komite, pemotongan PIP, serta sejumlah iuran yang dianggap memberatkan.

Koordinator aksi, Lusiana Putri, menyebut dana komite sekolah tidak pernah digunakan untuk mendukung kegiatan siswa.

“Demo ini kami lakukan karena tidak adanya transparansi dari dana komite sekolah,” ujar Lusi.

Menurutnya, siswa yang mengikuti lomba kerap menanggung biaya sendiri. Padahal, setiap bulan ada iuran SPP, amal jariah, tabungan akhirat (tabarot), hingga infak Jumat yang pengelolaannya tidak jelas.

Hal senada diungkapkan siswi lain, Suci Nurma. “Poin utamanya teman-teman hanya menuntut transparansi dana komite saja, tapi karena teman-teman sudah kepalang emosi menjadi merembet ke mana-mana,” ujarnya.