SUARA TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (7/8/2025).
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin membenarkan pengesahan perubahan APBD tersebut. “Ya, sudah disahkan tadi oleh DPRD,” katanya usai mengikuti rapat di Gedung DPRD Trenggalek.
Menurut Mas Ipin, setelah pengesahan di DPRD, dokumen APBD Perubahan akan dikonsultasikan ke Gubernur Jawa Timur sebelum diundangkan.
Ia berharap proses tersebut berjalan cepat agar proyek-proyek prioritas, terutama perbaikan infrastruktur jalan, bisa segera direalisasikan.
“Infrastruktur jalan sangat ditunggu masyarakat untuk menunjang perekonomian,” ujar Nur Arifin.
Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyampaikan agenda pertama menetapkan Ranperda tentang Perubahan APBD 2025 menjadi Perda. Agenda kali ini juga tentang penyampaian Kebijakan Umum Anggaran untuk tahun 2026.
Dalam perubahan APBD tersebut, disepakati pendapatan daerah sebesar Rp 1,933 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 2,019 triliun.
Doding juga menyebut terdapat pengurangan pendapatan sekitar Rp 26 miliar, namun ditutupi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi anggaran sebesar Rp 65 miliar.
“Termasuk ada penambahan anggaran untuk infrastruktur yang disepakati dalam finalisasi perda, yaitu melalui pinjaman sebesar Rp56 miliar. Ini belum masuk dalam pendapatan, tapi statusnya sudah final,” kata politisi PDIP itu.
Doding berharap evaluasi dari Gubernur Jawa Timur dapat segera dilakukan agar pelaksanaan perubahan APBD bisa dimulai pada akhir tahun.
“Mudah-mudahan bisa dikerjakan Oktober atau November,” tambahnya.
