SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek menegaskan komitmennya mewujudkan daerah yang adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Salah satu fokus utama adalah meminimalisasi ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.
Ketimpangan tersebut menjadi perhatian serius, menyusul kondisi nasional di mana 1 persen kelompok terkaya disebut menguasai 54,3 persen kekayaan negara.
Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tahunan dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Sekda Trenggalek, Edif Hayunan Siswanto, mengatakan Pemkab telah menjalankan berbagai program untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kecil agar dapat berkontribusi sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita sudah memiliki program yang luar biasa yaitu mencetak 5.000 wirausaha baru setiap tahun. Kemudian 5.000 perempuan untuk disekolahkan menjadi talenta-talenta UMKM,” kata Edif, Sabtu (28/2/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM menjadi kunci agar produk lokal memiliki daya saing, mampu memperluas akses pasar, serta bertransformasi secara digital.
Selain itu, dinas-dinas teknis diminta aktif memantau perkembangan kegiatan ekonomi yang telah dijalankan. Evaluasi dan riset dinilai penting untuk menghasilkan data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Data-data itulah yang menjadi dasar kita mengambil kebijakan terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Termasuk juga peningkatan kualitas SDM UMKM. Bagaimana kita bisa mendorong UMKM naik kelas kalau kita tidak punya data?” tegasnya.
Menurut Edif, tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan memantau perkembangan UMKM yang telah mendapatkan pelatihan maupun bantuan permodalan.
Kondisi tersebut berpotensi membuat intervensi kebijakan tidak tepat sasaran dan tujuan pemerataan ekonomi sulit tercapai.
Melalui berbagai program tersebut, Pemkab Trenggalek berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Trenggalek itu menambahkan, kebijakan daerah juga diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Di tingkat pusat, terdapat sejumlah langkah strategis seperti bantuan sosial tepat sasaran, subsidi energi dan transportasi, hingga penerapan pajak progresif.
“Ini tentu harus kita pantau dan sinkronkan di daerah,” pungkasnya.
