SUARA TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek merancang anggaran infrastruktur sebesar Rp 60–70 miliar dalam nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026.
Dalam proses seleksi pelaksanaan, anggaran tersebut diprioritaskan berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat desa.
Sedangkan dalam rancangan itu, APBD Trenggalek tahun 2026 diproyeksikan defisit Rp 100 miliar. Secara rinci, pendapatan daerah diperkirakan Rp 1,9 triliun, sementara belanja dirancang Rp 2 triliun lebih.
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menyampaikan penetapan nota APBD Trenggalek tahun 2025 tetap harus dilakukan meski anggaran transfer dari pusat belum pasti.
Sesuai jadwal, memang penetapan penjelasan nota APBD tahun 2026 ini harus dilaksanakan dengan berat hati karena penetapan anggaran dari pusat belum ada.
“Jadi kemungkinan nanti masih banyak perubahan. Skema ini masih awal sebelum ada kabar final dari pusat,” kata Doding, Senin (22/9/2025).
Ia menambahkan, alokasi infrastruktur berada sebagian di belanja modal dan sebagian di belanja barang dan jasa. Namun detail persentasenya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di komisi.
“Ada pesan di nota Bupati untuk menaikkan anggaran infrastruktur, terutama untuk yang bersifat emergency,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara juga menegaskan jika fokus RAPBD 2026 tetap pada perbaikan infrastruktur jalan dengan tambahan alokasi dana darurat.
“Perkiraan anggaran infrastruktur mendatang hampir Rp 70 miliar, sedangkan dana emergency sekitar Rp 20 miliar yang penggunaannya lebih longgar. Itu menjadi fokus utama Bupati,” jelasnya.
Syah kembali menambahkan, untuk anggaran yang didapat dari pinjaman daerah melalui PT SMI belum masuk dalam proyeksi anggaran karena masih menunggu keputusan lebih lanjut.
