ADVETORIAL

Pansus DPRD Trenggalek Bahas Rencana Penyertaan Modal Rp 13 Miliar ke BPR Jwalita

×

Pansus DPRD Trenggalek Bahas Rencana Penyertaan Modal Rp 13 Miliar ke BPR Jwalita

Sebarkan artikel ini
Trenggalek
Situasi rapat Pansus DPRD Trenggalek bersama direksi BPR Jwalita.

SUARA TRENGGALEK – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek menggelar rapat pembahasan awal terkait rencana penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita. Rapat yang digelar pada, Senin (26/5/2025) itu dipimpin oleh Ketua Pansus, Mugianto.

Menurut Mugianto, agenda rapat tersebut meliputi klarifikasi terhadap rencana bisnis yang disampaikan oleh bagian perekonomian Pemkab Trenggalek serta pihak direksi BPR Jwalita dengan menargetkan pembahasan ranperfa penyertaan modal rampung tahun ini.

“Kami tadi mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk besaran dividen yang telah disetor ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama masa penyertaan modal sebelumnya,” ujarnya.

Rencana penyertaan modal yang diajukan berjumlah sekitar Rp13 miliar untuk kurun waktu lima tahun. Namun, Pansus masih mempertimbangkan durasi penyertaan.

“Masih kita bahas apakah harus lima tahun atau cukup satu hingga dua tahun. Itu akan kita kaji lebih lanjut,” jelasnya.

Mugianto menyebut, BPR Jwalita menunjukkan kinerja cukup baik dalam lima tahun terakhir dengan setoran PAD mencapai lebih dari Rp1 miliar per tahun. Pada 2024, setoran PAD bahkan menyentuh angka Rp1,4 miliar.

“Kalau memang hasilnya bagus, tidak menutup kemungkinan bisa diajukan tambahan penyertaan. Tapi tetap harus ada evaluasi tiap tahun,” katanya.

Terkait kepemilikan saham, pemerintah daerah saat ini memegang sekitar 36 persen saham di BPR Jwalita dengan total penyertaan modal sebesar Rp 20 miliar selama 20 tahun terakhir. Jika pengajuan Rp 13 miliar kembali disetujui, maka kepemilikan saham pemerintah akan meningkat menjadi sekitar 61 persen.

“Cukup bagus. Tapi tetap kita evaluasi. Jangan sampai lima tahun dikunci tanpa bisa dievaluasi. Itu bisa membatasi fungsi pengawasan DPRD,” tegas Mugianto.

Dalam rapat tersebut, dirinya juga menyinggung soal peran BPR Jwalita dalam mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Mugianto, hal ini akan menjadi fokus dalam pembahasan selanjutnya.

“Kita akan evaluasi berapa jumlah UMKM yang menjadi debitur dan berapa suku bunga yang diberikan. Kalau bisa ditekan bunganya, itu bisa jadi terobosan bagus untuk membantu usaha masyarakat,” pungkasnya.