SUARA TRENGGALEK – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti turunnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam proyeksi Rancangan APBD Perubahan 2025 yang mengalami penurunan hampir Rp 7 miliar, dari semula Rp 381,8 miliar menjadi Rp 375 miliar.
“Penurunannya berasal dari pendapatan daerah yang sah, khususnya dari jasa giro yang sebelumnya ditargetkan Rp 6 miliar, tapi sekarang hanya Rp 5 miliar,” jelas Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, Kamis (31/7/2025).
Selain pendapatan, Mugianto juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang disebut telah menembus angka lebih dari Rp 1 triliun. Ia menilai perlu adanya rasionalisasi, terlebih setelah adanya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua.
“Termasuk tenaga pegawai rumah sakit yang dulunya digaji dari pendapatan rumah sakit, sekarang dibebankan ke APBD karena sudah masuk ASN. Ini harus dirasionalisasi. Jangan sampai PAD menurun, tapi beban belanja pegawai malah meningkat,” tegasnya.
Mugianto juga menyoroti kebocoran pendapatan dari sektor retribusi parkir, khususnya saat ada event tertentu seperti perayaan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus. Menurut Mugianto, banyak praktik parkir yang tidak memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa.
“Kami sudah sering mengingatkan agar petugas pemungut parkir ditertibkan. Jangan sampai pendapatan daerah bocor karena tidak ada karcis atau tidak masuk kas daerah,” ujarnya.
Ia menyebut, parkir musiman saat event besar seringkali tidak menyumbang signifikan terhadap pendapatan daerah karena lemahnya pengawasan dan minimnya kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan masyarakat.
“Seharusnya Dishub menggandeng karang taruna atau tokoh masyarakat untuk bekerja sama dalam pengelolaan parkir. Penertiban dan pengamanan juga harus jadi perhatian,” tambahnya.
