SUARA TRENGGALEK – Dapur penyaji Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek mulai menuai sorotan masyarakat. Banyak unggahan di media sosial yang mengkritik menu makanan yang disuguhkan kepada para siswa.
Keluhan warga yang disampaikan mulai terdapat ulat dalam wadah ompreng, keterlambatan pengiriman, hingga menu yang dinilai kurang layak dan tidak memanfaatkan hasil lokal seperti ikan laut.
Bahkan, tim redaksi Suara Trenggalek juga mendapat salinan surat dari salah satu SMP di Trenggalek yang melarang para siswanya mengunggah kekurangan menu MBG di media sosial. Namun masalah tersebut masih belum dilihat para pejabat daerah.
Seperti yang disampaikan Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, bahwa ia mengaku belum menerima laporan detail terkait pelaksanaan makan bergizi gratis diwilayahnya.
“Makan Bergizi Gratis saya belum bisa berkomentar banyak karena saya belum menerima laporan secara utuh,” ujar Mas Syah, Senin (29/9/2025).
Ia juga mengatakan jika di Trenggalek tidak ada temuan [kasus keracunan], aparat pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mematuhi SOP otomatis lah, pihaknya akan melakukan pengawasan bisa dirasakan manfaatnya.
Pengawasan Makan Bergizi Gratis
Sementara itu Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menilai program masih dalam tahap penyesuaian, terutama di dapur-dapur baru yang menyuplai MBG.
“Keluh-keluhan belum ada, mudah-mudahan di Trenggalek tidak ada keluhan signifikan. Kalau dapur-dapur baru itu butuh penyesuaian, agak terlambat sedikit. Kalau kami cek di lapangan, lama-kelamaan sudah bagus,” ungkapnya.
Doding juga menambahkan, DPRD bersama Forkopimda saat ini tengah membahas pembentukan satgas pengawasan MBG.
“Kami ini lagi membentuk satgas, akan kami koordinasikan dengan satgasnya siapa saja. Walaupun itu program pusat, tapi karena ini menyangkut rakyat Trenggalek, dalam konteks pengawasan juga masuk,” ujarnya.
Sementara itu, data dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Trenggalek, Saeroni, menunjukkan capaian MBG masih rendah.
Dari total 174.115 penerima terdaftar, baru 51.621 yang sudah mendapatkan layanan, atau sekitar 29 persen. Dari 60 SPPG yang ada, hanya 16 unit yang benar-benar beroperasi.
Hingga kini, realisasi MBG di Trenggalek dinilai masih membutuhkan perhatian serius terutama dalam hal pengawasan baik terkait kualitas menu, ketepatan distribusi, maupun pengawasan gizi.
