Inti Berita,
• Mensos Gus Ipul sosialisasikan DTSEN di Trenggalek
• Data bansos harus akurat karena masih 45% belum tepat sasaran
• Soroti “invisible people” yang belum terdata
• Pemkab siapkan Posko GERTAK untuk integrasi data
• DTSEN diharapkan jadi solusi perbaikan bantuan sosial
SUARA TRENGGALEK – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek dalam rangka sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Minggu (29/3/2026).
Dalam kunjungannya, Gus Ipul menekankan pentingnya integrasi data sebagai dasar perencanaan dan penyaluran program sosial agar lebih tepat sasaran.
DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dinilai serius dalam pengelolaan data.
Menurutnya, daerah ini telah memiliki mekanisme yang baik, namun masih perlu disinkronkan dengan data pusat dan provinsi.
“Kita senang datang ke Trenggalek. Mereka sudah punya mekanisme, tinggal dipastikan datanya sama antara pusat, provinsi, dan daerah. Makanya Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, sehingga pengelolaan data dilakukan oleh BPS,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa data sosial bersifat dinamis dan terus berubah setiap hari, mulai dari kelahiran, kematian, hingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, diperlukan koordinasi berjenjang mulai dari desa hingga pemerintah pusat.
Ia juga menyoroti bahwa sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), masih dipengaruhi oleh kualitas data di lapangan. Oleh karena itu, akurasi data menjadi kunci agar intervensi pemerintah berdampak nyata.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjangkau kelompok “invisible people”, yakni masyarakat yang belum terdata dan belum tersentuh program bantuan.
“Mereka yang belum terdata harus kita rangkul agar mendapat perlindungan dan pemberdayaan sosial, sehingga bisa memiliki masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Gus Ipul juga mengapresiasi perkembangan Kabupaten Trenggalek yang dinilai semakin tertata dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi DTSEN.
Ia menjelaskan, pihaknya akan memanfaatkan Posko GERTAK sebagai pusat integrasi data, termasuk dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), kepala desa, dan operator desa agar data bisa selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Data itu terpusat, tapi terkompilasi di daerah. PR kita adalah mengintegrasikan dengan pusat melalui BPS. Kita siapkan sistem agar bisa langsung inline,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Trenggalek juga menggencarkan layanan administrasi kependudukan, seperti perekaman KTP bagi warga yang belum terdata. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat dapat mengakses program bantuan.
“Kalau belum terdata, tentu berisiko tidak mendapatkan bantuan. Maka kita masifkan layanan perekaman,” imbuhnya.
Bupati juga mengungkapkan adanya ribuan peserta bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinonaktifkan, sebagian besar merupakan penderita penyakit kronis.
Saat ini, pemerintah daerah berupaya melakukan intervensi bersama BAZNAS untuk membantu masyarakat tersebut.
Namun, ia mengakui kemampuan pendanaan BAZNAS terbatas, sehingga pemutakhiran data melalui DTSEN diharapkan menjadi solusi jangka panjang.
