PERISTIWA

Mayoritas Anggota DPRD Trenggalek Juga Jaminkan SK ke Bank 

×

Mayoritas Anggota DPRD Trenggalek Juga Jaminkan SK ke Bank 

Sebarkan artikel ini

SUARA TRENGGALEK – Tren kredit dengan jaminan surat keputusan (SK) Anggota anggota DPRD terjadi di berbagai daerah, tak lepas juga di lingkup DPRD Trenggalek.

SK anggota DPRD tersebut dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan.

Dari hasil konfirmasi awak media kepada sekretariat DPRD Trenggalek, 45 anggota yang baru saja dilantik periode 2024-2029 saat ini belum ada yang mengajukan.

“Untuk pinjaman dengan jaminan SK anggota DPRD yang baru saja dilantik, belum ada yang mengajukan ke sekretariat,” tutur Sekertaris DPRD Trenggalek, Muhtarom kepada awak media.

Muhtarom juga menerangkan, biasanya para anggota DPRD akan mengajukan setelah terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD).

Sedangkan pada prose kredit, memang anggota DPRD boleh mengajukan persyaratan kepada sekretariat DPRD Trenggalek dengan jaminan SK yang diperoleh.

Dalam pengajuan pinjaman, pihaknya secara proses hanya mengikuti apa yang para anggota DPRD minta.

“Karena memang itu adalah hak para anggota DPRD,” jelasnya.

Namun disampaikan Muhtarom, ada batasan limit pinjaman dari besaran gaji yang diterima. Dicontohkanya, misal gaji anggota DPRD sebesar Rp 30 juta rupiah.

Maka kemampuan potongan untuk angsuran hanya bisa Rp 24 juta saja.

“Prinsip kami jangan sampai nol rupiah dari gaji, harus ada sisa untuk keluarga di rumah,” tuturnya menerangkan.

Bahkan, Muhtarom juga menjelaskan, pihaknya juga telah mewanti wanti kepada marketing bank untuk memberikan pinjaman sesuai kekuatan gaji anggota DPRD.

Namun demikian, masih ada juga yang mengajukan melebihi batas yang ditetapkan. Berarti mereka mengindahkan apa yang telah sekretariat sampaikan.

“Untuk limit di atas gaji, merupakan tanggungjawab anggota DPRD Trenggalek sendiri,” ucapnya.

Muhtarom menambahkan, dengan upaya dari pihaknya telah menyampaikan kekuatan pada gaji sesuai peraturan. Maka, jika ada kredit yang macet di atas kekuatan gaji, maka itu tanggungjawab anggota sendiri.

“Kita, dari sekretariat hanya memotongkan saja,” imbuhnya.

Masih diimbuhkan Muhtarom, siklus SK anggota DPRD di masukkan ke perbankan ini sudah ada dari dulu.

“Untuk periode lalu (2019-2024), sebanyak 80 persen dari 45 anggota DPRD juga memasukkan SK mereka ke perbankan,” ungkapnya saat ditanya awak media terkait untuk anggota DPRD periode kemarin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *