SUARA TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Trenggalek melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang telah berjalan hampir dua bulan.
Evaluasi tersebut difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta kinerja pendapatan rumah sakit daerah. Evaluasi tersebut menjadi penting untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari APBD untuk kepentingan masyarakat.
Kepada awak media, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan agenda pembahasan tersebut dinilai penting karena APBD pada hakikatnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Agenda hari ini menurut Komisi IV sangat penting karena kami ingin mengetahui progres pelaksanaan APBD tahun 2026. Setiap rupiah dalam APBD itu manfaatnya ditunggu-tunggu oleh rakyat,” ujar Sukarodin, Kamis (29/1/2026).
Dari hasil pembahasan dengan Dinas Pendidikan, Sukarodin menemukan persoalan terkait sharing anggaran untuk Madrasah Diniyah (Madin).
Saat ini, alokasi anggaran Madin baru mampu menutup kebutuhan selama dua bulan, sementara kebutuhan ideal mencapai enam bulan.
“Ini masih jauh dari kebutuhan. Kebutuhan kita enam bulan, sementara baru terpenuhi dua bulan. Artinya masih kurang empat bulan dan nanti harus dilakukan perubahan agar bisa dipenuhi, karena ini kebutuhan penting Madin,” jelasnya.
Menurut Sukarodin, dana sharing Madin digunakan untuk mendukung operasional Madrasah Diniyah, mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga kebutuhan penunjang lainnya.
Ia menilai kondisi kekurangan anggaran tersebut akan berdampak langsung pada keberlangsungan Madin.
“Kalau tahun kemarin hanya bolong dua bulan, sekarang justru bolong empat bulan. Ini tentu memprihatinkan,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Komisi IV juga menyoroti kondisi di Dinas Kesehatan. Salah satu perhatian utama adalah tidak lagi dianggarkannya dana untuk kader POKKB pada tahun 2026.
Padahal, terdapat sekitar 971 kader yang sebelumnya mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 48 juta dari pemerintah pusat.
“Di tahun 2026 ini sudah tidak dianggarkan karena dari pusat tidak membiayai lagi, sementara kemampuan APBD kita belum menjangkau ke sana. Mudah-mudahan ini bisa kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, terkait kinerja pendapatan rumah sakit daerah, Sukarodin menyebut kondisi keuangan RSUD dr Soedomo masih tergolong aman.
Rumah sakit tersebut tercatat memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 7,5 miliar, meski masih memiliki utang sekitar Rp 12 miliar dan piutang Rp 8 miliar. Selain itu, persediaan obat masih tersedia dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.
“Secara umum masih aman dan tidak ada masalah berarti,” katanya.
Untuk RSUD Panggul, Sukarodin menilai terdapat tanda-tanda perbaikan. Dari target pendapatan Rp 10 miliar, rumah sakit tersebut telah memperoleh pendapatan sekitar Rp 200 juta.
Selain itu, RSUD Panggul kini telah memiliki layanan ruang operasi (OK) dan ICU yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
“Ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat Panggul. Harapan kami, ke depan SDM dan sarana prasarana semakin membaik,” ujarnya.
Ia menambahkan, RSUD Panggul tidak hanya melayani warga Kecamatan Panggul, tetapi juga masyarakat dari wilayah sekitar seperti Dongko, Munjungan, Pacitan, hingga Ponorogo.
“Harapan kami RSUD Panggul mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar Panggul, sehingga warga tidak perlu lagi berobat jauh ke Trenggalek, Tulungagung, atau Pacitan,” pungkas Sukarodin.
