SUARA TRENGGALEK – Ribuan warga miskin di Kabupaten Trenggalek mengeluhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka yang tiba-tiba berstatus nonaktif saat digunakan untuk berobat.
Sebelumnya, Dinas Sosial telah mengumumkan bahwa sekitar 16.000 penerima PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan pada periode Mei-Juni 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin menyesalkan situasi tersebut. Ia mengatakan banyak warga miskin dan lanjut usia justru menjadi pihak paling terdampak.
“Tadi juga kami sampaikan, kaitannya dengan masyarakat miskin dan lansia, anggarannya memang masih minim sekali. Apalagi dari pusat juga sudah berhenti tidak mendapatkan anggaran,” ujar Sukarodin, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, Sukarodin sudah meminta solusi cepat dari pemerintah daerah. Salah satu langkah yang diusulkan ialah relokasi anggaran di Dinas Kesehatan untuk menutup kebutuhan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
“Kita minta anggaran di Dinas Kesehatan bisa direlokasi untuk mengcover hal dimaksud. Selain dinaikkan pendapatannya, kemudian dialihkan ke sana,” jelasnya.
Ia menegaskan bantuan kesehatan bagi warga miskin harus menjadi prioritas, terutama bagi kelompok lansia. “Kalau tidak diampu, kasihan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Terkait rencana penganggaran melalui APBD Trenggalek, Sukarodin memastikan langkah tersebut sedang dibahas. Namun, ia belum bisa membeberkan total kebutuhan anggaran.
“Prinsipnya, ini kita selesaikan. Untuk jumlah kebutuhan pastinya, saya belum bisa memastikan. Bicara angka itu harus benar,” ujarnya.
Hingga kini, pihaknya masih menunggu data final jumlah warga yang KIS-nya dinonaktifkan, sembari mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah penganggaran agar masyarakat miskin tetap mendapatkan hak layanan kesehatan.
