SUARA TRENGGALEK – Komisi II DPRD Trenggalek meminta Pemerintah Kabupaten meninjau ulang rencana penggunaan anggaran dari skema pinjaman daerah, termasuk rencana proyek kota atraktif senilai Rp 6 miliar.
Dewan menilai anggaran tersebut lebih mendesak dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak dan pengembangan destinasi wisata yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto mengatakan hal itu usai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (14/11/2025).
Dalam hal ini, Mugianto ingin memastikan rencana pinjaman daerah yang semula Rp 50 miliar menjadi Rp 70 miliar benar-benar digunakan pada sektor yang produktif.
“Kami memiliki saran agar alokasi anggaran terfokus pada infrastruktur dan sektor-sektor yang bisa meningkatkan PAD guna membantu pembayaran bunga dan pokok pinjaman selama tiga tahun,” ujarnya.
Menurut Mugianto, destinasi wisata yang dibenahi dengan maksimal berpotensi menaikkan pendapatan daerah sehingga bisa memperingan proses pembayaran pinjaman.
Karena itu, ia menilai rencana memoles kawasan kota termasuk Pasar Pon dan alun-alun yang dicanangkan sekitar Rp 6 miliar sebaiknya ditunda.
“Untuk pembangunan di dalam kota sementara kita tahan dulu, kecuali titik depan Kharisma Plaza yang sering banjir. Itu bisa dianggarkan Rp 2 miliar karena sifatnya mendesak,” katanya.
Ia menambahkan, saran Komisi II untuk proyek-proyek di pusat kota dibatasi sekitar Rp 2 miliar. Prioritas utama saat ini adalah perbaikan jalan-jalan rusak di berbagai titik.
Dalam rapat tersebut, Mugianto juga menyoroti rencana alokasi Rp 7 miliar untuk Dilem Wilis.
Ia menyebut investasi di kawasan itu sudah lama dilakukan, bahkan mencapai lebih dari Rp 100 miliar sejak beberapa periode pemerintahan, namun belum menghasilkan outcome signifikan terhadap PAD.
“Kalau mau dianggarkan, cukup Rp 1 miliar. Jangan sampai 7 miliar. Investasi besar di Dilem Wilis selama ini hasilnya masih kecil atau bahkan nol,” tegasnya.
Terkait rencana alokasi Rp 5 miliar untuk pengembangan wisata Guwolowo, poltisi dari partai demokrat itu juga meminta pemerintah berhati-hati.
Ia juga mengatakan tren kunjungan wisata non-pantai dalam dua tahun terakhir terus menurun.
“Kalau tren menurun, jangan menghamburkan anggaran ke sana. Lebih baik prioritaskan jalan-jalan menuju wisata yang bisa mendukung pendapatan daerah,” kata Mugianto.
Ia juga mempertanyakan rencana menyerahkan pengelolaan Goa Lowo kepada pihak ketiga setelah pemerintah kembali mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Kita sudah bangun Rp 5 miliar, lalu diserahkan ke pihak ketiga. Itu cara bisnis yang tidak efektif dan efisien,” ujarnya.
Komisi II akhirnya menyarankan agar alokasi untuk Goa Lowo dibatasi maksimal Rp 1-2 miliar, jauh lebih kecil dari rencana awal yang mencapai Rp 5 miliar.
“Kalau bisa jangan sampai Rp 5 miliar. Lebih baik difokuskan pada jalan-jalan yang rusak di seluruh Kabupaten Trenggalek,” tegas Mugianto.
