Inti Berita,
• Rotasi pejabat tidak boleh jadi alasan dalam evaluasi kinerja 2025.
• Pejabat baru tetap wajib memahami data dan capaian program.
• Pansus tekankan evaluasi tidak hanya angka, tapi juga outcome.
• Wacana WFH muncul sebagai efisiensi, tapi masih dikaji.
• Fokus utama: realisasi APBD 2025 dan capaian program prioritas.
SUARA TRENGGALEK – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Trenggalek bakal membedah bukti nyata pelaksanaan program pemerintah daerah yang telah terlaksana di tahun 2025.
Saat ini pansus mulai melakukan pembahasan awal LKPJ bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap capaian kinerja dan penggunaan APBD tak hanya memaparkan angka.
Saat ditemui awak media, Ketua Pansus LKPJ DPRD Trenggalek, Sukarodin mengatakan pembahasan kali ini diawali dengan mendengarkan penjelasan LKPJ yang sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Bupati Trenggalek.
Ia juga menegaskan, meskipun terdapat pejabat baru hasil rotasi, seluruh pihak tetap wajib memahami data dan capaian kinerja secara utuh.
“Tidak ada alasan masih menjabat dua atau tiga minggu. Harus clear, harus paham dengan data-data yang disajikan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, evaluasi LKPJ tidak boleh hanya berhenti pada capaian angka, tetapi juga harus melihat dampak nyata dari program yang telah dijalankan.
“Yang terpenting tidak hanya cukup di angka, tapi bagaimana outcome-nya. Itu nanti akan kita cermati,” tegasnya.
Selain itu, Sukarodin juga akan menelaah kemampuan keuangan daerah ke depan, terutama di tengah dinamika kebijakan nasional yang berpotensi memengaruhi struktur anggaran.
Sukarodin mencontohkan wacana efisiensi melalui skema work from home (WFH) yang sempat muncul dalam pembahasan. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian.
“WFH itu masih akan dihitung seberapa besar kontribusinya terhadap efisiensi anggaran, termasuk penghematan listrik, air, hingga bahan bakar,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pansus tidak akan masuk pada aspek teknis kebijakan seperti WFH, melainkan tetap fokus pada evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2025.
“Pansus ini membahas pelaksanaan realisasi APBD 2025, termasuk sejauh mana program prioritas yang direncanakan dapat dilaksanakan dan capaiannya,” imbuhnya.
