SUARA TRENGGALEK – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan menampung serta memfasilitasi aspirasi publik dari guru.
Khususnya dari kalangan tenaga pendidik. Komitmen tersebut diwujudkan dalam audiensi bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI) di Ruang Aspirasi Kemensetneg, Kamis (30/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg Yuli Harsono, dan Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto.
Dalam pertemuan itu, para guru menyampaikan sejumlah isu strategis, di antaranya pengangkatan guru swasta menjadi PPPK/ASN.
pembayaran tunggakan inpassing tahun 2011–2014, percepatan sertifikasi guru, serta penerbitan SK Inpassing bagi tenaga pendidik sekolah dan madrasah swasta.
Wamensesneg Juri Ardiantoro mengapresiasi dialog terbuka tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan melalui koordinasi lintas kementerian.
“Pertemuan ini momentum baik untuk mempererat silaturahmi sekaligus berdialog langsung mengenai berbagai isu yang dihadapi para guru di lapangan,” ujar Juri.
Ketua VI PBPGSI, Junaidi, menegaskan bahwa kedatangan rombongan bukan untuk berdemonstrasi, melainkan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
“Aspirasi kami sederhana, yakni ingin berdialog secara terbuka dan bermartabat tentang arah kebijakan kesejahteraan guru swasta dan madrasah,” ujarnya.
Senada, Wakil Koordinator PGMM Tedy Malik menilai madrasah swasta merupakan pilar penting dalam sistem pendidikan nasional dan perlu mendapat perlakuan yang setara dengan sekolah negeri.
“Harapan kami, kebijakan pendidikan berjalan proporsional sehingga madrasah dan sekolah swasta memperoleh kesempatan yang adil,” katanya.
Ketua PGSI Jawa Tengah Muhammad Zen menambahkan, sebagian besar madrasah berada di wilayah pinggiran sehingga kesejahteraan guru madrasah perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Satu kecamatan bisa hanya memiliki satu sekolah negeri, sisanya madrasah swasta. Maka guru madrasah harus diperhatikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PGIN Hadi Sutikno menegaskan bahwa perjuangan guru madrasah merupakan proses panjang yang dilakukan bertahun-tahun melalui berbagai jalur.
“Kegiatan hari ini bukan sesuatu yang spontan, tapi hasil perjuangan panjang agar aspirasi kami bisa didengar langsung,” tegasnya.
Ketua Umum PGMNI Heri Purnama menambahkan, para guru datang dari berbagai daerah dengan semangat memperjuangkan keadilan tanpa menciptakan kegaduhan.
“Kami datang dengan niat baik dan berharap arahan langsung dari Bapak Presiden, karena setiap keputusan pemerintah akan sangat berpengaruh pada masa depan guru madrasah,” ujarnya.
Menanggapi itu, Juri Ardiantoro memastikan bahwa seluruh masukan akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
“Presiden Prabowo menegaskan, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak bersekolah. Untuk mencapai itu, tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa seluruh kebijakan terkait guru madrasah akan dijalankan melalui koordinasi lintas instansi secara transparan dan akuntabel.
“Seluruh proses akan dilaksanakan sesuai regulasi dan diawasi ketat agar tidak terjadi manipulasi data,” pungkasnya.
