SUARA TRENGGALEK – Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi topik utama dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Trenggalek terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun anggaran 2026.
Pandangan umum itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, Senin (29/9/2025), dan diserahkan secara tertulis kepada eksekutif.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, menyampaikan pandangan umum fraksi tidak dibacakan secara rinci dalam sidang, melainkan diserahkan kolektif agar bisa dipelajari lebih lanjut.
“Secara rinci masih akan kita pelajari karena tadi tidak bisa dibacakan satu persatu, tapi diserahkan secara kolektif,” ujarnya.
Menurutnya, fraksi PDIP salah satunya menyoroti sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk opsi pembiayaan melalui pinjaman.
“Yang pasti karena APBD ini sifatnya masih dinamis, jadi perubahan-perubahan juga masih sangat mungkin terjadi karena dinamika di pusat. Tapi yang jelas kita berkomitmen untuk menambah anggaran di wilayah infrastruktur,” tegasnya.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan pola pembahasan APBD 2026 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya.
Biasanya jawaban bupati disampaikan langsung setelah pandangan umum fraksi, namun kali ini didahului rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ini karena belum ada kepastian nominal dana transfer dari pusat. Kita rapat dengan Banggar dan TAPD untuk sinkronisasi, baru nanti jawaban bupati disampaikan. Jadi memang sedikit mundur,” terang Doding.
Ia menegaskan langkah tersebut diperlukan agar sinkronisasi antara pandangan fraksi, proyeksi APBD, dan dana transfer pusat dapat berjalan selaras.
“Evaluasi-evaluasi apa yang harus dilakukan pak bupati sudah diserahkan secara tertulis. Setelah itu TAPD bisa mempelajarinya lebih dulu, lalu disinkronkan di Banggar,” imbuhnya.
Dengan pola baru ini, DPRD dan pemerintah daerah berharap pembahasan APBD 2026 dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan kemampuan keuangan daerah, sekaligus memberi ruang bagi percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama.
