SUARA TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek.
Hal itu disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Aula Dinas Pendidikan, Senin (24/11/2025).
Menurut Bupati muda yang biasa disapa Mas Ipin itu, desa memiliki peran paling signifikan karena menjadi pihak yang memfasilitasi proses pernikahan.
Untuk itu, ia yang juga Wakil Ketua APKASI ini mengusulkan kepada Pemprov Jatim agar mendorong gerakan Desa 0 Perkawinan Anak, terutama di tengah menurunnya fiskal daerah.
“Alhamdulillah di Trenggalek progresnya cukup baik sejak kita launching di 2021. Di Panggul yang awalnya hampir 5 persen sekarang nol koma. Munjungan dari 6 persen menjadi satu koma. Kampak dari 5 persen menjadi nol koma,” ujar Mas Ipin.
Ia menjelaskan, angka kasus menurun drastis hingga 60–70 persen setiap tahun. Dari sekitar 90 kasus, saat ini tinggal 30-an kasus.
Capaian itu dinilai berhasil karena desa dilibatkan aktif, mengingat tanda tangan kepala desa menjadi salah satu syarat penting dalam administrasi pernikahan melalui formulir N1.
Mas Ipin menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari desa karena mereka yang lebih mengetahui situasi warganya.
Ia juga mengingatkan bahwa pernikahan perlu dipersiapkan dengan matang, tidak hanya memenuhi syarat baligh, tetapi juga aqil atau berakal agar calon pengantin siap secara mental, pendidikan, dan ekonomi.
Ia menyebut hambatan terbesar adalah married by accident akibat pergaulan bebas. Kondisi orang tua yang bekerja jauh dari rumah turut memengaruhi kurangnya pengawasan terhadap anak.
Karena itu, ia berharap seluruh elemen masyarakat turut mengawasi generasi muda agar terhindar dari risiko perkawinan dini.
Untuk memperkuat upaya pencegahan, Mas Ipin mengusulkan agar Pemprov Jatim memberikan apresiasi berupa hadiah fiskal kepada desa yang berhasil mencapai 0 perkawinan anak.
“Daripada kita menggerakkan kader dan menggaji banyak orang yang mungkin tidak ada anggarannya, lebih baik kita menggerakkan tokoh-tokoh desa. Ini bisa menjadi solusi,” pungkasnya.
