SUARA TRENGGALEK – Proses efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek masih berlangsung dan menunggu kepastian dari pusat. Dampak dari efisiensi itu berimbas terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, M. Hadi mengungkapkan bahwa hingga kini kegiatan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan lainnya terutama pada sektor infrastruktur belum dapat dijalankan sepenuhnya.
“Saat ini masih dalam proses pembahasan di pusat, belum final. Jadi, kegiatan di kabupaten yang terkait anggaran besar seperti infrastruktur masih fakum,” ujar M. Hadi, Kamis (6/3/2025).
Hadi juga menjelaskan bahwa meskipun Peraturan Presiden (Perpres) terkait anggaran sudah ada, proses transfer dana ke daerah belum terealisasi.
Anggaran itu merupakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi sangat perlu segera dilaksanakan.
“Dalam proses efisiensi ini, beberapa sektor mengalami pemotongan signifikan, termasuk infrastruktur dan kegiatan kantor,” jelasnya.
Disampaikan Hadi, infrastruktur banyak dipotong, kegiatan kantor juga dipotong sebesar 50 persen, termasuk kunjungan kerja.
Sedangan untuk anggaran infrastruktur, Ia menyebutkan bahwa dari anggaran Rp 80 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk berbagai program infrastruktur, kini juga terpotong dan sebagian belum bisa dilaksanakan.
“Sekarang kondisinya seperti ini, kita belajar saja menghadapi situasi ini,” imbuhnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan kajian dan proses administrasi agar anggaran bisa segera turun ke daerah. Kalau anggaran sudah cair, daerah bisa langsung gerak. Ini demi kepentingan masyarakat juga.
