SUARA TRENGGALEK – Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto menegaskan bahwa hasil efisiensi anggaran akan difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, serta pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi alokasi bantuan bagi warga miskin.
“Dana hibah untuk masyarakat miskin tidak akan terkurangi satu sen pun. Justru, hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk menambah pelayanan bagi masyarakat luas,” ujar Mugianto.
Dalam upaya efisiensi, Mugianto menargetkan beberapa sektor pengeluaran yang akan dikurangi, antara lain belanja seremonial, seperti kajian, studi, seminar, publikasi dan forum diskusi. Perjalanan dinas, yang akan dikurangi hingga 50%.
Honorarium dalam OPD, termasuk honor kegiatan dan belanja rutin lainnya, biaya makan dan minum, terutama dalam kegiatan seremonial.
“Juga belanja dengan output tidak jelas, yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Mugianto, efisiensi ini tidak akan berdampak pada masyarakat luas, melainkan lebih kepada anggaran internal OPD. Sebelum adanya instruksi dari Presiden, DPRD Trenggalek telah lebih dulu mengingatkan OPD agar melakukan penghematan.
Terutama dalam pengeluaran yang tidak berdampak signifikan bagi masyarakat. Namun, dengan adanya instruksi baru, OPD kini menghadapi tantangan tambahan dalam melakukan efisiensi lebih lanjut.
“Kami sudah berkali-kali meminta agar biaya seremonial dan perjalanan dinas dikurangi. Ketika instruksi presiden muncul, OPD yang sudah melakukan efisiensi malah semakin kelabakan,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan ini, Mugianto juga menyampaikan strategi baru, seperti mengurangi jumlah panitia dalam kegiatan pemerintahan agar beban honorarium berkurang.
Sedangkan hasil efisiensi anggaran ini nantinya akan dialokasikan untuk, pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial bagi warga miskin, agar tetap mendapatkan dukungan yang layak.
“Serta stabilisasi harga pangan, guna mengendalikan inflasi di daerah,” jelasnya.
Mugianto juga menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan memangkas program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, melainkan mengoptimalkan anggaran agar lebih tepat sasaran.
