SUARA TRENGGALEK – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid meminta kedua OPD mitra kerja menjelaskan manfaat konkret dari setiap pos anggaran yang diajukan. Ia menegaskan setiap perencanaan anggaran harus didasarkan pada data dan kebutuhan yang terukur.
“Kita mau ubah sistem penganggaran supaya semua harus berdasar by data. Karena kita sudah punya perencanaan RPJMD, maka data yang ada itu harus dikelola untuk mencapai tujuan,” kata Husni saat memimpin rapat, Senin (10/11/2025).
Husni mencontohkan salah satu kegiatan Kominfo, yakni pembuatan penyusunan konten dengan nilai sekitar Rp 200 juta. Menurutnya, pembuatan konten tidak boleh hanya berasal dari inisiatif internal OPD, tetapi harus memperhatikan potensi dan kebutuhan di lapangan.
“Jangan sampai konten itu cuma lahir dari OPD, tapi tidak menyentuh potensi yang ada di masyarakat. Harus dilihat manfaatnya, apakah benar-benar sampai ke tujuan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, terungkap pula bahwa total anggaran Kominfo pada tahun anggaran berjalan mencapai Rp 11 miliar, dengan alokasi sekitar Rp 1,1 miliar untuk publikasi di 60 media. Namun, Komisi I menyoroti efektivitas penggunaan anggaran publikasi tersebut.
“Kita sudah tanya apakah angka ini muncul berdasarkan data atau hanya tradisi lama. Karena sekarang harus efisien, jangan asal muncul anggaran,” tegas Husni.
Ia juga menyinggung pentingnya prioritas bagi usaha lokal atau media lokal agar anggaran publikasi lebih berdampak bagi masyarakat Trenggalek.
“Kita sarankan supaya penggunaan anggaran publikasi diarahkan untuk kepentingan masyarakat setempat, termasuk melalui media lokal,” pungkasnya.
