Inti Berita,
• Novita Hardini kritik hambatan industri film nasional dalam rapat DPR.
• Soroti PPN ganda yang dinilai memberatkan pelaku industri sejak tahap produksi.
• Dorong film jadi alat promosi pariwisata lewat insentif pemerintah.
• Keluhkan krisis layar bioskop yang bikin antrean tayang tidak manusiawi.
• Minta pemerataan layar dan reformasi regulasi agar industri film berkembang.
SUARA TRENGGALEK – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah hambatan struktural yang dihadapi industri perfilman nasional dalam rapat kerja di Senayan, Rabu (8/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti tiga isu utama, yakni beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda, minimnya insentif promosi pariwisata melalui film, serta keterbatasan jumlah layar bioskop di Indonesia.
Terkait perpajakan, Novita menilai skema yang berlaku saat ini memberatkan pelaku industri film. Ia menyebut adanya pengenaan PPN di tahap produksi yang kembali dikenakan pada tahap distribusi atau eksibisi.
“Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera direformasi agar kebijakan pajak lebih berpihak pada pertumbuhan ekosistem industri kreatif.
Selain itu, Novita juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan film sebagai sarana promosi pariwisata.
Ia menilai pemerintah belum memberikan dukungan maksimal, padahal film memiliki potensi besar dalam memperkenalkan destinasi daerah.
Ia mendorong adanya insentif bagi rumah produksi yang mengangkat potensi lokal, baik berupa bantuan fiskal maupun kemudahan perizinan lokasi.
“Film bisa menjadi lokomotif pariwisata. Dampaknya tidak hanya pada promosi daerah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat branding Indonesia,” ujarnya.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah keterbatasan jumlah layar bioskop di Indonesia. Novita menyebut kondisi ini menyebabkan antrean panjang penayangan film, bahkan hingga berbulan-bulan.
“Banyak film berkualitas yang harus mengantre lama dan hanya mendapat jatah tayang beberapa hari. Ini tidak manusiawi bagi produser yang sudah berinvestasi besar,” katanya.
Ia menilai distribusi layar bioskop yang masih terpusat di kota besar menjadi salah satu penyebab utama. Karena itu, ia mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan layar hingga ke daerah.
Menurutnya, industri film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang strategis.
“Film bukan sekadar hiburan, tapi kekuatan ekonomi baru dan identitas bangsa. Jika regulasinya tidak dibenahi, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.
