SUARA TRENGGALEK – Rencana pembentukan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Trenggalek mendapat dukungan dari Komisi II DPRD Trenggalek. Pemisahan dinas ini dinilai penting untuk meningkatkan fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto menyatakan optimistis bahwa pemekaran Dinas Pendapatan akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD. Selama ini, urusan pendapatan masih tergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sehingga dinilai kurang maksimal.
“Kalau nanti Dinas Pendapatan berdiri sendiri, maka fokus mereka akan tertuju pada penggalian potensi PAD. Harapan kami, pendapatan daerah bisa meningkat, bahkan melampaui target RPJMD,” ujar Mugianto, Rabu (18/6/2025).
Mugianto juga berharap pembentukan dinas ini akan mendorong tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Trenggalek hingga menyentuh angka 50 persen dari total APBD.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kebocoran PAD, terutama dari sektor yang tidak membebani masyarakat kecil. Potensi yang harus digarap antara lain pajak reklame, pajak mineral bukan logam, pajak restoran, hotel, hingga rumah kos.
“Kita perlu kejar pajak dari pengusaha, bukan membebani rakyat kecil. Termasuk rumah kos dan hotel baru, itu harus mulai dikenakan pajak,” tegasnya.
Kang Obeng biasa sapa juga meminta agar Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) segera menyusun dan menyediakan database potensi pendapatan daerah. Menurut Mugianto, permintaan ini telah disampaikan sejak periode dewan sebelumnya, namun belum terealisasi hingga kini.
“Saya sudah minta sejak periode sebelumnya saat pertama menjabat Ketua Komisi II. Tapi sampai sekarang belum ada database potensi wilayah yang lengkap. Padahal itu amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” jelasnya.
